Advertisement
Bawaslu DIY: Fenomena Politik Uang Pilkada 2024 Bergeser ke Transaksi Nontunai
Ilustrasi. - Harian Jogja/Nina Atmasari
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Bawaslu DIY menyebut fenomena politik uang sekarang telah bergeser menjadi sistem non tunai untuk menyulitkan petugas dalam mendeteksi. Jika dulu politik uang dibagikan dengan memakai amplop atau kantong plastik, sekarang bergeser ke bentuk lain.
Anggota Bawaslu DIY Umi Illiyana mengatakan, perkembangan zaman yang kian canggih membuat fenomena di dunia politik pun ikut bertranformasi, termasuk fenomena politik uang. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam melakukan pengawasan.
Advertisement
BACA JUGA : Melawan Budaya Wani Piro Melalui Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang
"Modusnya sekarang telah bergeser ke transaksi digital yang membuat petugas sulit mendeteksi," katanya, Rabu (2/10/2024).
Umi menyampaikan, pergeseran bentuk politik uang ini membuat penegakan hukum terhadap praktik tersebut juga menjadi lebih menantang di DIY. Sebab untuk membuktikan terjadinya politik uang dengan non tunai tentu bukan perkara mudah. "Dengan transaksi digital, proses pembuktian menjadi lebih kompleks," ujarnya.
Bawaslu memerlukan bukti materiil dan formil. Padahal dari pengalaman Pilkada sebelumnya, DIY berada di peringkat kedua tertinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu se-Indonesia.
Bawaslu DIY berencana meningkatkan kapasitas tim pengawasan dalam hal forensik digital untuk mengantisipasi persoalan politik uang nontunai. Mereka juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai platform pembayaran digital untuk memantau transaksi mencurigakan selama masa Pilkada.
Umi menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan praktik politik uang. Dengan demikian deteksi dini politik uang bisa dilakukan.
"Kami mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan tidak segan melaporkan jika menemui hal-hal yang mencurigakan, baik itu transaksi tunai maupun digital," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dorong Pilkada Lebih Fair dan Bermartabat, PDIP Kulonprogo Bentuk Satgas OTT Politik Uang
Pemkot Berkomitmen Selesaikan Sampah dari Hulu sampai Hilir
Viral Aksi Mesum Parkiran Abu Bakar Ali Jogja, Satpol PP Dorong Adanya Kontrol Sosial
2 Sekolah di Kulonprogo Ini Berpotensi Terdampak Pembangunan Tol Solo-Jogja-YIA
Advertisement
Warga Keluhkan Pembakaran Sampah oleh Transporter, DLH Bantul Siap Bertindak
Pemkab Tegaskan Tak Ada Penyertaan Modal kepada Aneka Dharma untuk Proyek ITF Bawuran
Santer Kabar Ratusan Kader Membelot, Begini Penjelasan DPD PAN Sleman
Kapanewon Gamping Sleman Bentuk Satgas Pengelolaan Sampah
Empat Pelaku Penganiayaan di Jambusari Sleman Masih Diburu Polisi
Advertisement
Kritisi Anggaran Pemkot Jogja Terkait Penanganan Sampah, Dewan : Terlalu Njagakke Pusat
Kunjungi Harian Jogja, Mahasiswa Universitas PGRI Madiun Tanyakan Kiat Bertahan di Era Digital
Bawaslu DIY Petakan Potensi Kerawanan TPS Pilkada 2024, Listrik & Internet Kerap Jadi Kendala
Heboh Kabar Pembebasan Dirinya, Mary Jane Veloso Telepon Kedubes Filipina
Pemkab Siapkan Rp52,7 Miliar untuk Makan Bergizi Gratis, Defisit APBD Bantul Kian Dalam
Advertisement
Tabrak Pengendara setelah Terabas Lampu Merah, Pemotor Alami Luka Berat
Berita Pilihan
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Penegak Hukum Harus Kejar hingga Tuntas Pejabat yang Terlibat Judi Online
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Biro PIWP2 Setda DIY Terus Dorong Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan
- Hadapi PSBS Biak di Lanjutan Liga 1, Ricky Cawor: Atmosfer Positif sedang Lingkupi PSS
- Program Makan Bergizi Gratis Butuh Kolaborasi Lintas Sektoral
- Tak Cuma Ribuan Alat Timbang dan Ukur, Pemkab Gunungkidul Juga Tera Ulang SPBU
- Artjog 2025 Mulai Disosialisasikan, Ajak Seniman dan Penikmat Seni Ikut Ramaikan Lebaran Seni
Advertisement
Advertisement
