DPRD Gunungkidul Soroti Data Kemiskinan, Minta Bansos Tepat Sasaran
DPRD Gunungkidul meminta data kemiskinan diperkuat agar bansos dan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Ilustrasi. /Harian Jogja-Nina Atmasari
Harianjogja.com, JOGJA—Bawaslu DIY menyebut fenomena politik uang sekarang telah bergeser menjadi sistem non tunai untuk menyulitkan petugas dalam mendeteksi. Jika dulu politik uang dibagikan dengan memakai amplop atau kantong plastik, sekarang bergeser ke bentuk lain.
Anggota Bawaslu DIY Umi Illiyana mengatakan, perkembangan zaman yang kian canggih membuat fenomena di dunia politik pun ikut bertranformasi, termasuk fenomena politik uang. Menurutnya, hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam melakukan pengawasan.
BACA JUGA : Melawan Budaya Wani Piro Melalui Gerakan Masyarakat Anti Politik Uang
"Modusnya sekarang telah bergeser ke transaksi digital yang membuat petugas sulit mendeteksi," katanya, Rabu (2/10/2024).
Umi menyampaikan, pergeseran bentuk politik uang ini membuat penegakan hukum terhadap praktik tersebut juga menjadi lebih menantang di DIY. Sebab untuk membuktikan terjadinya politik uang dengan non tunai tentu bukan perkara mudah. "Dengan transaksi digital, proses pembuktian menjadi lebih kompleks," ujarnya.
Bawaslu memerlukan bukti materiil dan formil. Padahal dari pengalaman Pilkada sebelumnya, DIY berada di peringkat kedua tertinggi dalam Indeks Kerawanan Pemilu se-Indonesia.
Bawaslu DIY berencana meningkatkan kapasitas tim pengawasan dalam hal forensik digital untuk mengantisipasi persoalan politik uang nontunai. Mereka juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai platform pembayaran digital untuk memantau transaksi mencurigakan selama masa Pilkada.
Umi menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan praktik politik uang. Dengan demikian deteksi dini politik uang bisa dilakukan.
"Kami mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan tidak segan melaporkan jika menemui hal-hal yang mencurigakan, baik itu transaksi tunai maupun digital," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul meminta data kemiskinan diperkuat agar bansos dan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Petugas SPPG Pundungrejo muntah setelah mencicipi ayam rempah. Distribusi MBG ditarik dan 94 siswa SD Negeri 2 Jati tak menerima.
Mendes PDT Yandri Susanto melaporkan 73 akun ke Bareskrim Polri terkait video AI deepfake yang menarasikan warung desa akan ditutup.
Prabowo menyebut motor listrik nasional sebagai contoh Indonesia Incorporated melalui kolaborasi swasta, BUMN, dunia usaha, dan akademisi.
Hiromu Tanaka mengaku gugup saat pertama kali bermain di luar Jepang bersama PSS Sleman. Ia kini beradaptasi dengan cuaca Indonesia.
Gunungkidul menyiapkan fasilitas RDF berkapasitas 60 ton sampah per hari. Lelang ditargetkan Oktober 2026 dan beroperasi 2029.