Terbaik se-Indonesia, DIY Raih Predikat SAKIP AA Tujuh Kali Berturut-turut

JOGJA—Untuk ketujuh kalinya secara berturut-berturut, tepatnya sejak 2018-2024, Pemda DIY meraih predikat AA atau Sangat Memuaskan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dari Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dalam Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah 2024 di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengucapkan terima kasih atas penghargaan SAKIP yang telah diberikan ketujuh kalinya tersebut.

Sultan berharap prestasi yang diraih Pemda DIY itu bisa diraih oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota lainnya se-Indonesia supaya pelayanan publik terus meningkat.

"Harapannya provinsi-provinsi lain bisa mencapai yang sama. Perlu lompatan yang bagus untuk belajar membangun birokrasi yang bagus pula. Apa yang kami capai pada hakikatnya dalam rangka membangun akuntabilitas pemerintah daerah. Selain itu, jika kita ingin maju bersama maka perlu menjaga konsistensi ," ujar Sultan.

Perihal menjaga konsistensi tersebut, Sultan memberikan apresiasi kinerja kepada personelnya yang telah menjaga konsistensi pelayanan publik maupun sistem manajemen pemerintahan daerah.

Konsistensi tersebut didapatkan berkat upaya pemerintah membangun kesadaran aparatur sipil negara (ASN) bahwa dia bukan sekedar pekerja kantor tetapi pekerja peradaban.

"Kami mencapai ini tidak hanya sekedar lima sampai tujuh tahun, tetapi lebih dari 10 tahun ditambah adanya suatu lompatan yang akhirnya menjadi pengungkit. Kami belajar supaya terbentuk pola pikir untuk membangun komunikasi dialog antara pimpinan dan bawahan sebagai suatu hal yang utama dalam pencapaian tujuan institusi," kata Sultan.

Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini menyebut capaian predikat tertinggi SAKIP telah melalui proses panjang dan tidak instan. Penilaian itu terbagi dalam empat kategori, yaitu ketika masih ada OPD yang mendapat nilai merah, lalu berubah menjadi kuning, hijau, hingga akhirnya sekarang hampir semua OPD di lingkup Pemda DIY mendapatkan penilaian internal biru (sangat baik).

Sementara, biru adalah tahapan penilaian yang tertinggi. "Penilaian ini dilakukan setiap triwulan berupa pemberian rapor kepada para Kepala OPD untuk memberikan motivasi kepada mereka. Proses-proses ini perlu dilakukan supaya pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan baik," ujar Sultan.

Sekda DIY, Beny Suharsono mengaku telah menyiapkan semua perangkatnya untuk menyesuaikan arahan Gubernur DIY agar menggeser mindset para pegawainya dari pegawai kantoran menjadi pegawai peradaban setelah mendapat predikat SAKIP AA pertama kali.

Oleh karena itu, konsistensi secara berkesinambungan menjadi sangat penting dan perlu didesain supaya pelayanan publik bisa dilakukan secara maksimal dan lebih baik.

"Tujuh kali mempertahankan SAKIP dengan predikat AA bukan perkara yang mudah dan sederhana tetapi butuh effort luar biasa dari semua komponen dari pelaksanaan sampai puncak tertinggi. Itulah sebabnya, memang dibutuhkan komitmen pejabat.dan menjaga akuntabilitas," kata Beny.

Angka Kemiskinan

Sementara itu, Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyoroti penurunan angka kemiskinan yang belum terlalu besar. Penurunan kemiskinan masih jadi tantangan besar karena empat indikator terkait dengan kinerja SAKIP, salah satunya adalah kemiskinan.

Menurut dia, ketika menyinggung SAKIP dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah [SAKP], kolaborasi menjadi hal penting. “Harapan besar kami lebih ditekankan dan fokuskan pada perencanaan. Walaupun secara program sudah cukup banyak yang menyentuh ke program penanganan kemiskinan tetapi kami perlu memiliki alternatif berkaitan dengan pengukuran kemiskinan itu sendiri," ujar dia.

BACA JUGA: DIY Borong Penghargaan, Raih Sakip Predikat AA Tertinggi di Indonesia Selama 5 Tahun Beruntun

Sebelumnya Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan nilai SAKIP ini sebagai bagian dari arahan Presiden untuk menekankan perencanaan dan penggunaan anggaran untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat.

“Akuntabilitas penting, tapi lebih penting agar penggunaan anggaran mendapatkan impact yang paling besar bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Ada empat indikator utama penilaian SAKIP yang semuanya merujuk pada kesejahteraan masyarakat, yaitu IPM, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hasil evaluasi SAKIP menjadi alat ukur yang terbaik terhadap kinerja pemerintah daerah selama ini.

“Capaian SAKIP dalam 10 tahun terakhir, dari 2014-2023, menunjukkan tren positif. Pergerakan positif ini terlihat dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Selain Pemda DIY, Pemkab Banyuwangi dan Pemkot Surabaya juga meraih predikat AA tahun ini."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News