DPMPTSP Sleman Gelar Konsultasi Publik Sektor Kesehatan

SLEMAN—Kabupaten Sleman memiliki investasi di sektor kesehatan yang cukup besar. Sebagai sarana untuk menguatkan literasi dan konsultasi masalah perizinan di sektor ini, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sleman menggelar konsultasi publik dan pemecahan permasalahan sektor kesehatan, di Hotel Grand Keisha, Selasa (8/10/2024).

Sekretaris DPMPTSP Sleman, Triana Wahyuningsih, menjelaskan pemerintah memang wajib memberikan layanan publik sesuai peraturan yang berlaku. Keterlibatan masyarakat dan para pihak terkait penting untuk meningkatkan pelayanan. “Kontrol masyarajat membantu pelayanan publik terselenggara sebagaimana mestinya. Keterlibatam masyarajat dimulai dari penyususnan standar pelayanan sampai pada evaluasi pelayanan,” ujarnya membacakan sambutan dari Kepala DPMPTSP Sleman.

Bentuk kerja sama partisipatif ini salah satunya melalui forum konsiltasi publik, yang harapanya dapat titik temu antara kebutuhan masayrakat dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. “Masyarakat berhak mengawasi standar pelayanan. Kami harap masukan-masukan ini dapat meningkatkan pelayanan,” ujar dia.

Sub-Koordinator Kelompok Substansi Usaha Lainnya Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II DPMPTSP Sleman, Doni Purbo Kuncahyo, menuturkan terdapat beberapa tahapan dalam mekanisme pelayanan perizinan investasi sektor kesehatan.

Dimulai dari pendaftaran akun di perizinan.slemankab.go.id, mengunggah kelengkapan dokumen, petugas menyampaikan berkas ke Dinas kesehatan, Dinas Kesehatan memverifikasi berkas dan memberikan rekomendasi, DPMPTSP menyusun draf berdasarkan rekomendasi.

“Draf itu ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, lalu petugas memberitahukan kepada pemohon melalui surel bahwa dokumen izin sudah selesai diproses. Pemohon lalu mengambil izin di loket pengambilan DPMPTSP,” katanya.

Ketua Tim Kerja Reglimupel Dinas Kesehatan Sleman, Kurnia Yuliawati, memaparkan investasi di sektor kesehatan di Sleman cukup tinggi. Data terakhir menunjukkan terdapat 323 apotek, 183 klinik dan 29 rumah sakit. “Paling banyak di Depok, rumah sakit ada tujuh, klinink 50-an, apotek 80-an,” ungkapnya.

Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan No. 14/2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, informasi perizinan sektor kesehatan lebih terbuka. “Persyaratannya apa, layanannya apa, mekanisme apa, alurnya seperti apa, hotline kemana sudah ada. Jadi sekarang sudah lebih baik,” ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Mirza Anfansury, menyampaikan tentang persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang perlu dipenuhi pada perizinan berusaha berbasis risiko.

PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilijk gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat, sesuai standar teknis bangunan gedung. Sedangkan SLF syarat administratif dan teknis sesuai fungsi bangunan yang ditetapkan.

“Layak fungsi bagaimana kita melihat, contoh ada ga keamanan untuk kebakarannya, tangga darurat seperti apa lift-nya. Bangunan memenuhi syarat administratif dan syarat teknis sesuai fungsi bangunan yang ditetapkan. Ada aspek kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan sebagainya,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.