Advertisement
Terbukti Ngemplang Pajak, Seorang Pengusaha di Jogja Divonis 1,5 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
PN Yogyakarta vonis bersalah pengemplang pajak. (dok istimewa)
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA— Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta melalui putusan nomor perkara 218/Pid.Sus/2024/PN Yyk menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa pengemplang pajak berinisial AAP selaku Direktur PT MA.
Majelis Hakim PN Yogyakarta diketuai oleh Tri Asnuri Herkutanto menyatakan terdakwa AAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Terdakwa AAP dijatuhi vonis hukuman pidana penjara selama 1,5 tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp1,04 miliar.
BACA JUGA: Hashim Singgung Pengemplang Pajak Sawit, Nilainya Capai Rp300 Triliun
Apabila denda tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan, pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menyita harta bendanya yang akan disita jaksa dan dilelang. Apabila terpidana tidak memiliki harta benda mencukupi untuk membayar denda, maka dijatuhi pidana kurungan 3 bulan.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil Ditjen Pajak DIY, Ramos Irawadi mengatakan terungkapnya kasus tindak pidana perpajakan oleh AAP berawal dari penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY.
Berkat koordinasi dan sinergi yang baik antara Kanwil DJP DIY, Kepolisian Daerah (Polda) DIY, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, kasus penyidikan terhadap AAP telah dinyatakan lengkap (P-21) dan telah dilimpahkan ke kejaksaan pada 5 Agustus 2024 lalu.
"Sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara, tim penyidik Kanwil DJP DIY telah menyita aset terdakwa sebesar Rp1,57 miliar," ucapnya dalam keterangan resminya, Selasa (29/10/2024).
Lebih lanjut dia mengatakan aset yang disita adalah 1 bidang tanah dan bangunan di Kota Jogja dan 1 unit sepeda motor. Menurutnya sesuai dengan putusan hakim, aset-aset milik terdakwa tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran denda.
"Demikian disampaikan, semoga memberikan kejelasan bagi masyarakat," lanjutnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
20 SMP di Gunungkidul Tak Mendapatkan Siswa Baru di SPMB 2025
Guguran Lava Merapi Terjadi 21 Ribu Kali dalam 6 Bulan Terakhir
Penertiban di Pantai Drini: Warga Diberi Waktu hingga 15 Juli Membongkar Mandiri
Tak Hanya Tempat Wisata Religi, Petilasan Gunung Gambar Juga Jadi Sentra Kopi di Gunungkidul
Advertisement
Bantul Lakukan Pemasangan Elektrifikasi Pertanian di 101 Titik Lahan
Masyarakat Diminta Meneladani Nilai Luhur Ki Demang Cokrodikromo
Bantul Siapkan 560 Tangki Air Bersih untuk Antisipasi Kekeringan
Sanksi Yustisi Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro Tak Perlu Terburu-buru
Tegas! UGM Tolak Peserta Masuk Ujian Mandiri yang Tak Sesuai Aturan
Advertisement
Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Cek! Jadwal Bus Sinar Jaya dari Malioboro Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul
Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Jadwal DAMRI Jogja ke Semarang Hari Ini
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Terjerat Dobel Kasus Korupsi, Kadinkes Karanganyar Nonaktif Purwati Kembali Jadi Tersangka
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Mas-mas Pelayaran Terduga Pelaku Penganiayaan Rekan Driver Ojol Sudah Diperiksa Polisi, Ini Hasilnya
- Naik Signifikan, Leptospirosis di Bantul Capai 160 Kasus Per Juli 2025
- Kasus Tambang Ilegal, Kapolda DIY Digugat Praperadilan oleh LSM Sapu Jagad Gunung
- Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru, Naik dari Stasiun Tugu Turun di Palur, Minggu 6 Juli 2025
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Advertisement
