ARTJOG, Sponsor, dan Seni Perlawanan yang Tetap Bergema

JOGJA - Perdebatan mengenai sponsor ARTJOG ramai bergulir di media sosial menjelang pembukaan pameran pada 19 Juni 2026. Warganet menilai perhelatan seni rupa terbesar di Indonesia itu mulai kehilangan "taring" perlawanannya setelah menerima dukungan dari Didit Hediprasetyo Foundation (DHF). Namun, ketika memasuki ruang pamer, narasi yang muncul justru menghadirkan ironi. Di balik polemik tersebut, karya-karya yang dipamerkan tetap lantang menyuarakan kritik terhadap kekuasaan, ketidakadilan, hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Di salah satu sudut ruang pamer, deretan payung hitam menggantung membentuk hamparan yang langsung mencuri perhatian. Warna dan susunannya membawa ingatan pengunjung pada Aksi Kamisan, aksi damai yang selama 19 tahun konsisten menuntut negara menuntaskan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Instalasi itu mengajak pengunjung berhenti sejenak untuk merenungkan ingatan, kehilangan, dan perjuangan yang hingga kini belum menemukan ujungnya.

Di ruang yang sama, poster-poster propaganda dipasang secara asimetris. Ada karya Case No. 1773 Marsinah (1969–1993) yang menampilkan sosok pahlawan buruh dengan kepalan tangan, visual Tragedi 1998, hingga potret Presiden Prabowo Subianto yang ditutup tulisan "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INVESTOR." Seluruhnya merupakan bagian dari instalasi "Seni Pembangkangan Sipil" karya Dolorosa Sinaga bersama Kelas Aktivisme Seni.

Tak jauh dari sana, karya Sirkus Janji hasil kolaborasi Eko Nugroho dan Versus Project menyambut pengunjung dengan dinding putih berisi deretan kalimat hitam tebal yang berbicara keras tanpa suara.

PROGRAM KORUPSI TERSTRUKTUR
PROGRAM PERUT KOLEKTIF
PROGRAM TANAH KOSONG
PROGRAM NESTAPA POLITIK
PROGRAM POLITIK PERUT
PROGRAM KOSONG TERSTRUKTUR

Di sekelilingnya, graffiti warna-warni dan poster propaganda satir mengubah dinding putih menjadi lanskap politik jalanan yang riuh. Pengunjung diajak membaca satu per satu kritik sosial yang dituangkan dalam bentuk visual.

Salah satu yang paling mencolok adalah tulisan merah berbunyi, "WE DON'T NEED MAKAN SIANG GRATIS, WE NEED MONEY!". Di sisi lain, terdapat tulisan tangan berwarna hitam yang mengkritik struktur penghasilan pejabat negara.

"GAJI PRESIDEN LEBIH BESAR DARI GAJI WAKIL PRESIDEN, GAJI MENTERI LEBIH BESAR DARI GAJI WAKIL MENTERI, GAJI GUBERNUR LEBIH BESAR DARI GAJI WAKIL GUBERNUR. SEHARUSNYA GAJI RAKYAT LEBIH BESAR DARI GAJI WAKIL RAKYAT."

Bagi Eko Nugroho, karya Sirkus Janji merupakan respons terhadap realitas yang dihadapi masyarakat Indonesia. Menurutnya, rakyat terlalu sering disuguhi janji—baik oleh negara, pemerintah, maupun sistem—yang terdengar manis di awal, tetapi hanya sedikit yang benar-benar diwujudkan.

"Masyarakat berharap kesejahteraan meningkat, mutu pendidikan membaik, dan perekonomian tumbuh. Tapi semakin ke sini justru terasa serba terburu-buru dan rakyat semakin diasingkan, semakin tidak didengar suara-suaranya oleh negara ataupun penguasa," ujar Eko kepada Harian Jogja, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, istilah sirkus dipilih karena menggambarkan masyarakat yang seolah hidup dalam akrobat janji-janji politik. Banyak hal tampak spektakuler, unik, bahkan tidak masuk akal, tetapi semuanya bermula dari janji yang tak kunjung menjadi kenyataan.

"Pada akhirnya semua hal yang dijanjikan hanya menjadi buih-buih yang justru berubah menjadi penderitaan, bahkan penindasan bagi masyarakat," katanya.

Meski demikian, Eko menilai tidak semua seniman harus merespons isu sosial maupun politik melalui karya mereka. Setiap seniman memiliki ketertarikan, eksplorasi, dan pilihan artistik yang berbeda.

Namun bagi dirinya, karya seni selalu lahir dari realitas yang ia alami sebagai bagian dari masyarakat. Fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, keluarga, maupun kehidupan sehari-hari menjadi sumber kegelisahan yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa visual.

Lulusan Seni Lukis Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta itu menegaskan bahwa kritik, protes, maupun aspirasi merupakan bagian penting dari demokrasi. Perbedaannya hanya terletak pada medium yang digunakan.

"Saya menggunakan elemen bahasa seni, sedangkan masyarakat atau rakyat lainnya bisa menggunakan media yang berbeda-beda," tuturnya.

Karya Lahir dari Kegelisahan, Bukan dari Sponsor

Di luar ruang pamer, perbincangan publik justru lebih banyak tertuju pada satu hal: masuknya Didit Hediprasetyo Foundation (DHF) sebagai salah satu sponsor ARTJOG 2026. Sebagian publik mempertanyakan apakah dukungan tersebut akan memengaruhi independensi para seniman dan arah kurasi pameran.

Bagi Eko Nugroho, polemik itu tidak pernah masuk ke ruang kreatifnya.

Ia menegaskan tema-tema yang diangkat dalam karya-karyanya telah lama menjadi bagian dari perjalanan artistiknya, jauh sebelum ARTJOG hadir sebagai ruang pamer.

"Karya saya, eksplorasi saya, dan tema-tema saya sudah selalu ada sebelum ARTJOG ada sebenarnya. Sampai sekarang saya masih concern dengan tema-tema yang saya eksplorasi," ujarnya.

Sirkus Janji di ARTJOG 2026 karya Eko Nugroho & Versus Project. Anisatul Umah-Harian Jogja.

Karena itu, kegaduhan mengenai sponsor berada di luar proses penciptaan karya yang ia jalani. Bahkan, ia mengaku baru mengetahui polemik tersebut setelah membacanya melalui pemberitaan media.

Selama proses persiapan hingga karya dipamerkan, Eko mengatakan tidak pernah menerima arahan, pembatasan, ataupun intervensi mengenai tema yang harus diangkat.

"Proses berkarya saya tetap berjalan seperti biasanya. Tanpa ada campur tangan ataupun hal-hal lainnya yang mungkin Anda khawatirkan tadi," katanya.

Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana sebagian seniman memandang ruang seni sebagai wilayah yang harus tetap otonom. Dukungan pendanaan, menurutnya, tidak otomatis mengubah kegelisahan maupun sikap artistik yang telah lama menjadi fondasi berkarya.

Seni Harus Melipatgandakan Perjuangan

Pandangan serupa juga disampaikan pematung sekaligus aktivis, Dolorosa Sinaga, dalam diskusi publik bertajuk "Seni dan Kekuasaan: Independensi Seni, Pendanaan Seni, dan Kebebasan Berekspresi di Ruang Seni Kontemporer" yang digelar secara hybrid pada 8 Juli 2026.

Sebagai seniman yang turut berpartisipasi dalam ARTJOG 2026, Dolorosa mengajak publik melihat persoalan pendanaan seni secara lebih jernih.

Menurutnya, relasi kuasa memang dapat membutakan seseorang sehingga melahirkan reaksi yang berlebihan. Untuk menjelaskan pandangannya, ia menyinggung pengalaman Indonesia pada masa Orde Baru.

Kala itu, mantan tahanan politik yang telah bebas tetap diberi label Eks Tapol. Stigma tersebut membuat mereka diawasi negara dan mengalami berbagai pembatasan, mulai dari kesempatan bekerja hingga mengakses pendidikan. Bahkan, kata Dolorosa, tidak sedikit anak-anak mereka terpaksa mengganti nama agar dapat bersekolah tanpa diskriminasi.

Ia mengingatkan bahwa hukum internasional telah menegaskan seseorang tidak boleh menerima sanksi sosial hanya karena hubungan keluarganya.

"Kalau bapaknya penjahat, anaknya tidak boleh dibebani sanksi sosial karena dia punya hak hidup sama dengan yang lain," ujarnya.

Berangkat dari pemikiran itu, Dolorosa mempertanyakan dasar penolakan terhadap Didit Hediprasetyo Foundation.

Menurutnya, yang perlu dipersoalkan adalah asal-usul dan mekanisme pendanaan, bukan semata identitas pihak yang memberikan dukungan.

Ia mencontohkan, apabila dana berasal dari lembaga negara yang memang tidak memiliki kewenangan mendanai kegiatan seni, maka bantuan tersebut patut dipertanyakan bahkan ditolak.

"Umpamanya, BIN, sudah pasti ada return investment-nya, kan? Atau polisi memberikan dana untuk kesenian. Dia tidak punya anggaran itu, kenapa dia mesti kasih kita? Artinya, dia melakukan kesewenang-wenangan. Itu mesti kita tolak," paparnya.

Namun di luar persoalan tersebut, Dolorosa menegaskan sikapnya sebagai seniman tidak akan berubah.

Baginya, seni tetap merupakan ruang untuk melawan, menyampaikan gagasan, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

"Dan saya sebagai seniman, selalu akan memilih bahwa medan yang saya hidupi itu adalah my battles of ideas."

Pernyataan itu menjadi penegas bahwa, bagi para seniman, independensi tidak semata diukur dari siapa yang mendanai sebuah pameran, melainkan dari kebebasan mereka mempertahankan gagasan, kritik, dan keberpihakan yang diwujudkan melalui karya seni.

Seni Punya Cara Berbeda Menyuarakan Perlawanan

Bagi CEO ARTJOG, Heri Pemad, polemik mengenai sponsor tidak mengubah keyakinannya bahwa seni memiliki caranya sendiri untuk menyampaikan kritik kepada kekuasaan.

Saat ditemui di Jogja National Museum (JNM) pada 30 Juni 2026, ia justru mengajak publik melihat langsung karya-karya yang dipamerkan sebelum menarik kesimpulan. Menurutnya, ruang pamer tahun ini dipenuhi karya yang berbicara tentang kerusakan lingkungan, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, hingga berbagai persoalan sosial-politik yang dihadapi masyarakat.

Ia berharap, bukan hanya publik yang mempertanyakan sponsor, tetapi juga Didit Hediprasetyo dapat datang dan menyaksikan sendiri bagaimana para seniman menyampaikan kritik melalui bahasa visual.

Menurut Pemad, setiap kelompok memiliki cara berbeda dalam menyuarakan aspirasi. Demonstran turun ke jalan, sementara seniman menggunakan medium karya seni.

"Karena kita enggak bisa menembus pagar kekuasaan, mereka [awalnya] sudah mau datang. Kalau cara kekerasan enggak bisa, dengan cara dirangkul siapa tahu mendapatkan kesepakatan yang adil. Harus balance, enggak mungkin menghabiskan dunia hitam sepenuhnya, dan dibuat putih sepenuhnya," ujarnya sambil sesekali menyeruput kopi.

Di sisi lain, ia mengakui kritik yang muncul merupakan bagian penting bagi perjalanan ARTJOG. Kritik tersebut menunjukkan bahwa publik masih memiliki kepedulian terhadap arah, keberpihakan, dan independensi ekosistem seni di Indonesia.

Namun, ia juga menyayangkan apabila perhatian publik hanya berhenti pada perdebatan mengenai sponsor. Sebab, menurutnya, polemik tersebut justru menutupi substansi puluhan karya yang secara terang-terangan mengkritik kekuasaan dan berpihak pada rakyat.

"Tahun ini banyak sekali karya yang mengangkat isu sosial, politik, dan kritik terhadap struktur kekuasaan," katanya.

Ia kemudian menyebut sejumlah seniman yang menghadirkan karya-karya kritis, di antaranya Dolorosa Sinaga dan Kelas Aktivisme Seni, Eko Nugroho dan Versus Project, Aliansyah Caniago x Dani Huda, Restu Ratnaningtyas, Eldwin Pradipta, Alyakha Kolektif, Hanalogi, Sirin Farid Stevy dan Paseduluran Nandur Banyu, Mira Rizki, Zico Albaiquni, serta sejumlah seniman lainnya.

Pemad menegaskan, sejak proses kuratorial dimulai pada tahun lalu, ARTJOG memberikan kebebasan penuh kepada kurator dan para seniman.

Tidak ada intervensi terhadap tema, gagasan, maupun bentuk karya yang dipamerkan.

"Berani intervensi kreativitas seniman, apalagi seni rupa, ya bunuh diri dong," ujarnya.

Menurutnya, karya seni yang dipamerkan benar-benar lahir dari visi artistik, narasi, dan sikap etis-politik masing-masing seniman, tanpa campur tangan sponsor, pemerintah, kolektor, maupun kepentingan pasar. Peran kurator hanyalah mendampingi proses kreatif sekaligus membela seniman apabila muncul tekanan terhadap karya mereka.

Meski demikian, Pemad mengakui ARTJOG tetap perlu mengevaluasi strategi pendanaan dan komunikasi publik agar keberpihakan terhadap seniman dapat dipahami lebih baik oleh masyarakat.

"Kritik terhadap ARTJOG hampir selalu tentang institusi dan perannya dalam ekosistem. Saya pikir independensi ARTJOG dalam artian keberpihakan pada seniman dan mendukung ekosistem seni tidak perlu diragukan. Namun memang ARTJOG perlu mempertimbangkan strategi pendanaan lain dan strategi komunikasi publik yang mempertegas keberpihakannya, karena bagaimanapun ARTJOG sudah menjadi 'milik' publik di fase sekarang ini."

Pandangan itu sejalan dengan penjelasan Kurator ARTJOG, Farah Wardani, mengenai tema ARS LONGA Trilogia yang diusung tahun ini.

Baginya, tema tersebut merupakan refleksi menjelang dua dekade perjalanan ARTJOG pada 2027. Selama hampir 20 tahun, ekosistem seni telah melewati berbagai dinamika, mulai dari pergantian rezim, perubahan sosial, hingga berbagai polemik yang terus bermunculan.

Namun satu hal tidak berubah: para seniman terus berkarya.

"Teman-teman mungkin sudah memperhatikan juga banyak keriuhan yang terjadi di media sosial dan sebagainya. Itu tidak baru, kami sudah melewati banyak sebagai pekerja seni. Itu bagian dari dinamika," ujarnya pada pembukaan ARTJOG 2026.

Makna Ars Longa—seni itu panjang—menjadi penutup yang terasa tepat. Di tengah perdebatan mengenai sponsor, independensi, dan relasi kuasa, karya-karya di dalam ruang pamer justru tetap berbicara dengan lantang.

Payung-payung hitam masih menggantung sebagai pengingat perjuangan para korban pelanggaran HAM. Poster-poster propaganda masih mengajak publik mempertanyakan arah bangsa. Dinding putih masih dipenuhi kritik terhadap janji-janji politik yang tak kunjung ditepati.

Polemik sponsor mungkin akan berlalu seiring berakhirnya pameran. Namun kegelisahan yang diterjemahkan para seniman ke dalam karya-karya mereka tampaknya akan terus hidup—mengingatkan bahwa seni bukan sekadar objek untuk dipandang, melainkan ruang untuk berpikir, mempertanyakan, dan, ketika diperlukan, melakukan perlawanan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.