Jadi Tersangka Penambangan TKD, Jabatan Lurah Sampang Gunungkidul Segera Dinonaktifkan

Andreas Yuda Pramono

Selasa, 29 Oktober 2024 - 17:07 WIB

Abdul Hamied Razak

Jadi Tersangka Penambangan TKD, Jabatan Lurah Sampang Gunungkidul Segera Dinonaktifkan

Kejaksaan Negeri Gunungkidul memasang garis kejaksaan di salah satu lokasi penambangan di Kalurahan Sampang, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul, Selasa (2/7/2024). - ist - Kejari Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul sedang memproses penonaktifan Lurah Sampang, Suharman menindaklanjuti penetapannya sebagai tersangka penambangan Tanah Kas Desa (TKD) Sampang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan Pemkab lebih dulu mendapat surat penetapan tersangka dari Kejaksaan Negeri Gunungkidul sebelum memutuskan menonaktifkan Lurah Sampang.

“Kami akan menonaktifkan Lurah Sampang agar Yang Bersangkutan bisa fokus menjalani proses hukum,” kata Suhartanta ditemui di Komplek Pemkab Gunungkidul, Selasa, (29/10).

Suhartanta menambahkan selama Lurah Sampang nonaktif, Pemkab akan menunjuk semacam penjabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut. Penjabat dapat berasal dari perangkat kalurahan atau kapanewon/ kecamatan.

Ketua Paguyuban Lurah Gunungkidul, Suhadi mendorong agar lurah dan perangkat kalurahan lebih memahami regulasi, utamanya yang berkaitan dnegan pemanfaatan TKD.

Dia menegaskan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DIY No. 34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa juga telah diperbarui dengan Pergub Provinsi DIY No. 24/2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Dalam Pergub terbaru tersebut, kata Suhadi ada pengetatan-pengetatan aturan. Sebab itu, Lurah dan perangkat kalurahan perlu memahami Pergub tersebut.

“Kalau telaah Lurah terhadap aturan kurang, staf bisa membantu, utamanya Jogoboyo sebagai pengampu bidang pertanahan. Nanti otomatis akan timbul pemahaman yang berhilir pada sikap kehati-hatian,” kata Suhadi.

Dengan pemahaman komprehensif dan mendalam, perangkat kalurahan tidak akan terjebak dalam penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum. Apabila perangkat memerlukan bantuan, mereka dapat meminta bantuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru). Apabila ingin bertanya mengenai APBKal, mereka dapat meminta bantuan Inspektorat Daerah (Irda) melalui fasilitas coaching clinic.

“Tentunya saya sangat menyayangkan tindakan Lurah Sampang. Sekali lagi, kami mengajak teman semua untuk memahami regluasi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News