Wakil Gubernur DIY Ajak Jajarannya Gunakan Bahasa Yang Membumi Dalam Percepat Penurunan Stunting

YOGYAKARTA — “Bahasanya jangan ndakik-ndakik (tidak membumi)", peringatan ini disampaikan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X saat membuka pertemuan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dengan tema “Penguatan Kolaborasi Pentahelix untuk Percepatan Penurunan Stunting di DIY” yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY bertempat di Grand Rohan Hotel, Banguntapan Bantul Yogyakarta, Rabu (30/10/2024).

Maksud Wakil Gubernur DIY adalah agar dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting harus diutamakan segera mengambil langkah (action) nyata secara cepat dan tepat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu di depan anggota kabinet agar dalam melaksanakan program-program yang sudah disusun mengurangi seremonial maupun seminar yang tidak perlu.

Sebelumnya Kepala Perwakilan BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah, S.H., M.P.H dalam laporannya menyampaikan bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan kasus stunting melalui intervensi komprehensif dan terintegrasi.

Ia memaparkan bahwa pelaksanaan kegiatan strategis percepatan penurunan stunting (Quick Wins) yang dilaksanakan di DIY telah berjalan dengan baik, di antaranya adalah Audit Kasus Stunting yang dilaksanakan dalam 2 siklus dan Pemanfaatan Aplikasi Pendampingan melalui Elsimil untuk Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Pascapersalinan serta Ibu yang mempunyai Baduta. 

Selain itu ada juga kegiatan Mini Lokakarya di seluruh kapanewon/kemantren di DIY yang merupakan forum rembug stunting di tingkat lapangan, program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang telah memiliki 21 Mitra Pemberi Manfaat dengan Sasaran Penerima Manfaat sejumlah 1.433, serta Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) berjumlah 438 kelompok DASHAT yang tersebar di seluruh wilayah.

"BKKBN telah melakukan kegiatan Verifikasi dan Validasi data dengan tujuan untuk menyediakan data keluarga beresiko stunting yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran operasional pendampingan keluarga beresiko stunting di lapangan maupun intervensi program dalam rangka percepatan penurunan stunting,” tambah Iqbal. Kegiatan verifikasi dan validasi data tersebut sudah dilaksanakan pada tanggal 23 April sampai dengan 31 Mei 2024. 

Namun Iqbal juga menyebutkan bahwa prevalensi stunting di DIY meningkat menjadi 18% pada tahun 2023, naik 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya. "Target kami adalah menurunkan angka ini menjadi 14% pada 2024, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY," tambahnya.

Untuk mendukung program percepatan penurunan stunting, mitra kerja maupun stakeholder telah melakukan berbagai inovasi seperti Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY seperti Digitalisasi Stunting, GERAI MAMI GIZELA (Gerakan Remaja Untuk Penuhi Makan Minum Gizi Lengkap Pada Balita), Safari Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), BANTU-BANTING (“SIBAKUL Membantu Bersama Menurunkan Stunting”)

Apa yang disampaikan Iqbal tersebut sejalan dengan amanat Wakil Gubernur DIY sebelumnya yang menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media. "Perubahan mindset masyarakat dan kearifan lokal sangat penting dalam penanganan stunting. Masih ada pandangan bahwa selama anak kenyang dan tidak rewel, asupan gizinya sudah cukup, padahal ini belum tentu memenuhi standar gizi," ujarnya.

KGPAA Paku Alam X juga menyoroti tiga langkah prioritas yang akan diimplementasikan, yaitu Koordinasi lintas sektor, Pemanfaatan data dan teknologi informasi, Perubahan perilaku serta pendampingan keluarga.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan dipantau secara berkala, dengan indikator yang jelas hingga akhir 2024. "Kerja sama yang solid dan komitmen tinggi sangat dibutuhkan untuk mencapai target ini. Dengan semangat pantang menyerah, kita yakin bisa mewujudkan masa depan untuk Generasi penerus kita," tutupnya.

Sekretaris Utama BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, selaku Ketua Pelaksana Sekretariat PPS Nasional yang hadir melalui daring juga menyampaikan bahwa intervensi serentak dalam pengukuran pencegahan stunting merupakan salah satu momentum peningkatan kualitas pengukuran dan intervensi yang efektif. 

"SDM yang kompeten atau Terlatih, Alat Ukur standar dan cakupan yang tinggi (>95%) merupakan kunci dari peningkatan kualitas pengukuran", tegas Tavip.

Dalam acara ini dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di DIY Tahun 2023, serta peluncuran Population Clock DIY sebagai bentuk inovasi dalam pemantauan data kependudukan secara real-time dengan data yang ditampilkan meliputi Perkiraan Jumlah Penduduk, Perkiraan Jumlah Kelahiran, dan Perkiraan Jumlah Kematian di suatu wilayah yang dibuat berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Kegiatan ditutup dengan paparan materi dari Program Manager Sekretariat Pelaksana PPS Pusat Dr. Sudibyo Alimoeso, M.A dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, ST., MT., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes dan Pendiri Sekolah Pramugari Sri Indaryati. Bertindak sebagai moderator pada panel pertama Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, DP3AP2 DIY Soleh Anwari, S.ST serta Kepala Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Andriyan Muryanto, SH, MA pada panel kedua. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News