MUI, PCNU dan PDM Bantul Menolak Peredaran dan Berdirinya Tempat Penjualan Miras
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bantul bersama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bantul dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bantul mengeluarkan pernyataan sikap terkait peredaran minuman keras (miras) dan oplosan di wilayahnya.
"Menolak peredaran minuman keras dan minuman oplosan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dan menolak berdirinya tempat penjualan minuman keras dan minuman oplosan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul," kata Ketua MUI Kabupaten Bantul, Habib A Syakur di Masjid Agung Manunggal Bantul, Jumat (8/11/2024).
Advertisement
BACA JUGA: Buka Usaha Indekos sambil Jualan Miras, Ibu Muda di Sleman Digerebek Polisi
Selain itu, MUI, PCNU dan PDM Kabupaten Bantul juga mendukung setiap langkah Pemerintah Kabupaten Bantul dan aparat kepolisian dalam menegakkan peraturan yang berlaku mengenai pengendalian, pengawasan minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan, secara terus menerus dan berkelanjutan.
"Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bantul untuk bersama-sama menolak peredaran minuman keras dan minuman oplosan, serta mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila terdapat tempat penjualan minuman keras dan minuman oplosan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul," lanjut Syakur.
Selanjutnya, Syakur mengungkapkan, pernyataan sikap tersebut kemudian akan disampaikan kepada Pemkab Bantul dan Polres Bantul sebagai upaya dukungan pemberantasan miras di Kabupaten Bantul. Ia berharap dengan adanya pernyataan sikap tersebut, peredaran miras di Bantul bisa ditekan dan diminimalisasi ke depan.
"Setelah ini, kami ke Polres Bantul untuk menyerahkan surat pernyataan sikap ini," ucap Syakur.
Lebih lanjut Syakur mengungkapkan, sejatinya telah ada peraturan daerah (Perda) Kabupaten Bantul yang mengatur peredaran minuman keras, yakni Perda No.4/2019 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan.
"Hanya saja, penegakannya yang masih kurang. Dan, ada yang perlu diperbarui terkait dengan penjualan miras secara daring, yang itu belum ada di Perda No.4/2019. Untuk itu kami mendorong agar ada perubahan regulasi tersebut," ungkap Syakur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Erdogan Desak Negara Dunia Terapkan Putusan Penangkapan Netanyahu
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Kantongi Izin TRL, Teknologi Pemusnah Sampah Dodika Incinerator Mampu Beroperasi 24 Jam
- Korban Apartemen Malioboro City Syukuri Penyerahan Unit, Minta Kasus Tuntas
- Tak Gelar Kampanye Akbar Pilkada Sleman, Tim Paslon Harda-Danang Bikin Kegiatan Bermanfaat di 17 Kapanewon
- Kembali Aktif Setelah Cuti Kampanye, Ini Pesan KPU Kepada Bupati Halim dan Wabup Joko Purnomo
- Semarak, Ratusan Atlet E-Sport Sleman Bertarung di Final Round E-Sport Competition Harda-Danang
Advertisement
Advertisement