Advertisement
Aturan Jarak Toko Modern dan Pasar Tradisional di Bantul Bakal Dikaji Ulang, Ini Sebabnya
Ilustrasi toko modern. - Istimewa Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul segera mengkaji ulang pemberlakuan peraturan daerah (perda) yang mengatur keberadaan toko modern berjejaring. Pasalnya penurunan omzet pasar rakyat ternyata tidak hanya dipengaruhi keberadaan toko modern berjejaring.
Plt Kepala DKUKMPP Bantul, Fenty Yusdayati menilai penurunan omzet pasar rakyat tidak hanya disebabkan karena keberadaan toko modern berjejaring yang berjarak dekat dengan pasar rakyat, tetapi juga oleh faktor lain seperti keberadaan warung 24 jam dan pedagang sayur keliling.
Advertisement
Fenty menjelaskan pasar rakyat yang tidak buka setiap hari menghadapi persaingan ketat dengan toko modern yang buka setiap hari. Oleh karena itu, menurut Fenty, aturan mengenai jarak minimal 3 kilometer antara toko modern dan pasar rakyat perlu dikaji ulang.
"Jarak toko modern berjejaring dengan pasar rakyat yang minimal 3 kilometer perlu kami kaji lagi. Saat ini, persaingan perdagangan harus disikapi dengan lebih bijaksana," ujar Fenty, Kamis (12/12/2024).
Selama ini, jarak toko modern dengan pasar rakyat diatur dalam Perda Bantul No. 21/2018 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
BACA JUGA:Â Gunungkidul Bidik 2 Toko Modern Berdiri Tak Sesuai Aturan
Berdasarkan Perda tersebut, toko modern berjejaring harus berada minimal 3 kilometer dari pasar rakyat. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dikenai sanksi administrasi hingga pencabutan izin.
Fenty menambahkan, kajian publik akan dilakukan untuk menentukan apakah jarak 3 kilometer masih relevan. Dia juga tidak menutup kemungkinan ada usulan untuk mengintegrasikan produk pasar rakyat dalam bentuk retail.
Konsep pasar berjejaring juga dapat dipertimbangkan sebagai solusi untuk membantu pedagang lokal di Bantul.
Fenty berharap kajian aturan tersebut bisa selesai pada 2025 dan perubahan Perda dapat diterapkan pada 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal KA Bandara YIA Kulonprogo, Rabu 8 Oktober 2025
Jatuh dari Tebing Pantai Parangendok, Lansia Bantul Meninggal
Kemenag Gunungkidul Cegah Kasus Bangunan Ambruk di Ponpes, Ini Caranya
Bukan Internet, Ternyata Ini Jadi Kendala Layanan Online di Bantul
Advertisement
Tradisi Kembul Bujana di Titik Nol Kilometer Jogja Bawa Pesan Damai
2.300 Hektare Lahan Pertanian Bergantung ke Selokan Mataram
Penerima Ganti Rugi Lahan Tol Jogja-YIA Kulonprogo Didatangi Sales
Kantongi SLHS, Ini Cara SPPG Wonosari Jaga Kualitas Menu MBG
Pesan Walkot Hasto Wardoyo pada HUT ke 269 Kota Jogja
Advertisement
Dana Transfer DIY Berkurang Rp170 Miliar, Ini Pos Anggaran Diefisiensi
Pemkab Bantul Genjot Daya Saing Pasar Tradisional
Ternyata Ini Musuh Sarang Penyu di Pantai Bugel Kulonprogo
HUT Kota Jogja, Penumpang KA Diimbau Datang ke Stasiun Lebih Awal
Digelar November, Siswa SMA di Gunungkidul Boleh Tidak Ikut TKA
Advertisement
Pemkot Uji Coba Malioboro Full Pedestrian, Ini Tujuannya
Berita Pilihan
Advertisement
PBB: Perempuan Tinggal di Daerah Konflik Capai Angka Tertinggi
Advertisement
Jembatan Kaca Tinjomoyo Resmi Dibuka, Ini Harga Tiketnya
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Lengkap KA Prameks Kutoarjo Jogja dan Jogja Kutoarjo, 7 Oktober 2025
- Jadwal Layanan SIM Keliling di Bantul Sepanjang Oktober 2025
- Jadwal KRL Jogja Solo Pekan Ini 7-12 Oktober 2025, Mulai Pukul 05.05 WIB
- Jadwal Layanan SIM Keliling di Sleman Selama Oktober 2025
- Jadwal Pemadaman Listrik di Kota Jogja Hari Ini 7 Oktober 2025
Advertisement
Advertisement
