Pascasarjana UGM Bahas Sejumlah Tantangan Ketahanan Nasional Menuju 2045

Harianjogja.com, JOGJA - Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar seminar nasional dengan tema "Refleksi Akhir Tahun dan Harapan Indonesia ke Depan dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Senin (16/12/2024) di kampus setempat. Seminar ini bertujuan untuk menggali berbagai perspektif terkait tantangan dan peluang yang akan dihadapi Indonesia, khususnya dalam konteks ketahanan nasional menjelang 2045.

Kepala Program Studi Ketahanan Nasional Pascasarjana UGM, Prof. Armaidy Armawi memaparkan sejumlah tantangan ketahanan nasional yang akan dihadapi Indonesia di masa depan. Menurutnya, tantangan utama yang perlu dihadapi adalah masalah lapangan pekerjaan, ketahanan pangan, dan energi. Ia menegaskan pentingnya perubahan orientasi dalam pendekatan ketahanan nasional. 

"Ke depan, orientasi kita harus berbasis pada masyarakat. Kesetaraan sosial harus dibangun, dan dengan tahun 2045 yang semakin dekat, kita harus merubah cara pandang terhadap Indonesia," ujarnya.

Prof. Armawi juga menggarisbawahi tiga aspek penting dalam ketahanan nasional, yaitu kemampuan untuk menahan goncangan, beradaptasi, dan berkesinambungan. Ia menyarankan bahwa pemerintah harus fokus pada kebijakan yang lebih berorientasi kepada masyarakat. 

"Ketahanan nasional bukan hanya soal menghadapi ancaman eksternal, tapi juga tentang bagaimana kita memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," tambahnya.

BACA JUGA: 2 Fakultas di UGM Beri Makanan Bergizi Gratis untuk Mahasiswa Saat Ujian

Kabinda DIY, Rachmad Pudji Susetyo menyampaikan laporan mengenai indeks ancaman di daerah DIY. Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang BIN, indeks ancaman DIY berada pada nilai 1,43, yang tergolong moderat. Ancaman tertinggi, menurutnya, terletak pada aspek pertahanan dan keamanan (hankam) dengan nilai 2,1, yang menunjukkan adanya potensi ancaman serius. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa ancaman ini tidak perlu dikhawatirkan selama dapat diantisipasi dengan baik.

Susetyo juga mencatat beberapa dinamika penting, seperti demonstrasi terkait Papua Merdeka yang sempat terjadi di Jogja. Meskipun terjadi kerusuhan di Nol KM, ia menyebutkan bahwa potensi kerusuhan tersebut dapat segera dikendalikan dan dicegah. Dari sisi ideologi, ia melaporkan adanya aktivitas kelompok kanan di Jogja, tapi sampai saat ini belum ada indikasi yang mengganggu keamanan.

Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib mengungkapkan tantangan baru yang dihadapi Indonesia terkait dengan mobilisasi digital dan fragmentasi sosial. Habib menjelaskan bahwa dengan meningkatnya ketegangan sosial, terutama antara pemerintah dan oposisi, serta protes ekonomi, Indonesia berpotensi menghadapi kerusuhan. Ia menekankan pentingnya respons yang efektif dari pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia, mengingat peran penting teknologi dalam mobilisasi massa.

Sementara itu, ekonom dan politisi Laksamana Sukardi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sering kali tidak berkelanjutan, banyak dipengaruhi oleh praktik ilegal seperti pencucian uang, narkoba, judi, dan korupsi. Menurutnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan inklusif, Indonesia memerlukan reformasi yang mendalam di berbagai sektor. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News