Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kulonprogo Masih Tinggi

Harianjogja.com, KULONPROGO—Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kulonprogo masih cukup tinggi yaitu 27 kasus yang dilaporkan sepanjang 2024.

Sementara laporan kekerasaan terhadap anak sepanjang 2024 ada 24 kasus. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat 23 kasus yang dilaporkan.

Data tersebut disampaikan Pemkab Kulonprogo saat memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Selasa (17/12/2024). Penghapusan kasus kekerasan terus diupayakan dengan berbagai cara.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kulonprogo menyebut program-program perlindungan perempuan dan anak itu antara lain program kalurahan ramah perempuan dan anak hingga kerja sama dengan berbagai lembaga yang fokus pada isu tersebut.

"Terutama edukasi terus kami tingkatkan supaya masyarakat memiliki kesadaran gender yang baik agar kasus yang ada dapat ditangani dan terus diminimalkan," jelas Kepala Dinsos-P3A Kulonprogo, Bowo Pristiyanto.

BACA JUGA: Pemerintah Pusat Setop Bantuan DAK untuk Perbaikan Jalan di Sleman

Bowo menerangkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun lalu mencapai 62 kasus. Sedangkan kasus KDRT pada 2023 ada 25 kejadian.

Kekerasan pada anak dan perempuan di Kulonprogo, jelas Bowo, merupakan fenomena gunung es. "Data yang ada, yang terlihat hanya permukaannya saja seperti fenomena gunung es. Sehingga kami terus dorong agar makin banyak laporan terhadap kasus ini dengan edukasi tadi," paparnya.

Masyarakat Kulonprogo diimbau untuk berani melaporkan kasus kekerasan di sekitarnya, menurut Bowo, agar segera mendapat penanganan dan dapat dihentikan. "Sekarang di tiap kapanewon ada satuan tugas khusus untuk menindaklanjuti laporan yang ada, ini untuk menjamin laporan kekerasan yang ada agar ditangani dengan cepat," terangnya.

Sementara Penjabat Bupati Kulonprogo, Srie Nurkyatsiwi menerangkan berbagai upaya yang dilakukan untuk meminimalkan kekerasan pada anak dan perempuan dilakukan Pemkab dengan kolaborasi multisektor. "Ini tanggung jawab bersama berbagai pihak yang membutuhkan kolaborasi bersama," tuturnya.

Penguatan lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kulonprogo, lanjut Siwi, juga terus diupayakan. "Penanganan kasus akan terus ditingkatkan, berbagai lembaga non-pemerintah juga menaruh perhatian di Kulonprogo ini menguatkan layanan yang ada," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News