Pemkab Gunungkidul Bakal Pangkas Anggaran Fisik hingga Rp61 Miliar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul bakal merasionaliasi anggaran pembangunan fisik senilai Rp61 miliar. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, maka daerah diwajibkan merasionalisasi anggaran untuk penghematan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo mulai dijalankan di pemkab. Meski demikian, untuk prosesnya masih berlangsung dikarenakan penghematan baru gambaran secara umum.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan, sambung dia, pemkab diwajibkan menghemat dengan kisaran anggaran Rp61 miliaran. Jumlah ini merupakan pemangkasan pagu anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur. “Sudah ada ketentuannya dan kisaran penghematan mencapai Rp61 miliaran,” kata Putro, Selasa (4/2/2025).

Menurut dia, proses efisiensi masih dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya belum bisa menyebutkan secara pasti berkaitan program infrastruktur yang terdampak kebijakan tersebut. “Masih dikaji dan didalami. Bahkan yang dipangkas dari total DAK yang diberikan juga belum dihitung prosentasenya karena prosesnya masih berlangsung,” ungkap mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) ini.

Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto mengatakan, kebijakan pemangkasan anggaran untuk DAK fisik memang ada. Kendati demikian, untuk besaran masih menunggu kebijakan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gunungkidul. “Kami sudah konsultasi dengan Kementerian dan benar akan ada pemangkasan. Tetapi, jumlah pastinya menunggu kebijakan dari bupati lebih lanjut,” kata Rakhmadian.

BACA JUGA: Imbas Pengetatan Anggaran, Baru 21 Hari Dibuka Beasiswa Kemenkeu Dibatalkan

Menurut dia, banyak rencana pembangunan yang dibiayai oleh DAK. Sebagai contoh ada beberapa ruas jalan diperbaiki tahun ini, saluran irigasi hingga pembangunan gedung yang dilaksanakan di bidang cipta karya. “Angka pastinya belum tahu karena masih proses pembahasan,” ujar dia.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan ini menambahkan, upaya pembangunan fisik tetap akan dijalankan meski ada pemangkasan anggaran. Hanya saja, pelaksanaan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. “Tentu pelaksanaan berdasarkan pada skala prioritas. Yang jelas, pembangunan infrastruktur jalan terus, walaupun intensitasnya berkurang karena pemangkasan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.