Pemda DIY Klaim Kondisi Ekonomi di Jogja Bakal Tetap Tangguh Meski Melakukan Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JOGJA – Pemda DIY berharap pertumbuhan ekonomi wilayah tidak terdampak signifikan akibat kebijakan Inpres No. 1/2025 tentang efisiensi belanja. Sebab, masyarakat di wilayah ini diklaim memiliki daya tahan ekonomi yang luar biasa yang dibuktikan pada masa pandemi COVID-19 lalu.

Sekda DIY Beny Suharsono mengakui bahwasanya pasti ada dampak yang ditimbulkan pada pertumbuhan ekonomi wilayah imbas kebijakan efisiensi anggaran itu. Hanya saja pihaknya di tingkat provinsi masih belum menyelesaikan refocusing anggaran yang tenggat waktunya sampai pada 10 Februari nanti, sehingga belum bisa memperkirakan dampaknya.  

BACA JUGA: Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Rendah, Belum Bisa Seperti Sebelum Pandemi

"Masyarakat Jogja itu tangguhnya luar biasa. Tahun lalu deflasi enam bulan berturut-turut tidak resesi kok, kan tidak ada teori yang seperti itu. Daya tahannya luar biasa," ujar Beny, Kamis (6/2/2025). 

Ia mencontohkan bagaimana pertumbuhan ekonomi DIY mampu bangkit kembali setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jogja memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan ekonomi.

Meski demikian, Beny juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ia berharap, ketahanan ekonomi masyarakat dapat kembali terulang, meskipun berbagai upaya lain juga akan diusahakan.

"Jogja itu kan tumbuhnya kecil dan pelan tapi berdampak, itu identik juga dengan penurunan kemiskinan, aneh memang tapi itu terjadi," jelasnya.

BACA JUGA: Ekonomi DIY 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Tertinggi di Pulau Jawa

Sementara itu, Walikota Jogja terpilih, Hasto Wardoyo, memberikan perhatian khusus pada sektor pariwisata yang nantinya disinyalir ikut terdampak. Ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengganggu pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari sektor pariwisata.

"Strateginya efisiensi anggaran jangan mengganggu PAD, ketika wisata Jogja jadi pendapatan dan sumber utama," kata Hasto.

Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pariwisata agar tidak menurun akibat efisiensi anggaran. Menurutnya, jangan sampai kebijakan tersebut justru menjerat leher sendiri dan akhirnya menurunkan pendapatan daerah.

"Jangan sampai PAD wisata gara-gara efisiensi anggaran justru menjerat leher sendiri akhirnya pendapatan turun, itu yang harus dijaga dan prioritas," ungkapnya.

Hasto berharap, sektor pariwisata tetap menjadi prioritas meskipun ada efisiensi anggaran. Dengan demikian, pariwisata dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Jogja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News