Pemda DIY Pastikan Pembangunan JPG Malioboro Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY memastikan proyek pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di kawasan Malioboro yang menyatu dengan konsep sumbu filosofi tidak terdampak dengan kebijakan pemangkasan anggaran imbas Instruksi Presiden No. 1/2025. Efisiensi, sesuai dengan amanat aturan itu nantinya akan difokuskan pada perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, dan bantuan keuangan. 

Sekda DIY, Beny Suharsono mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemda DIY tidak akan berdampak pada perencanaan pembangunan JPG. Meskipun anggaran harus diprioritaskan, proyek tersebut tetap berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.

BACA JUGA : Pembangunan Jogja Planning Gallery di Malioboro Dipercepat

"Efisiensi anggaran ya tidak berdampak pada proyek JPG, itu kan masih dalam kategori perencanaan. Masih ada DED [Detail Engineering Design] yang harus ditinjau. Kami prioritaskan mana yang harus dipangkas, kalau langsung JPG sekali jalan membangun ya tidak akan mampu," ujar Beny, Jumat (7/2/2025). 

Menurutnya, pembangunan JPG memang harus dilakukan secara bertahap mengingat kebutuhan anggaran yang besar. "Angarannya pasti di atas Rp100 miliar atau bahkan Rp200 miliar, jadi tidak mungkin langsung sekaligus. Yang sulit itu kalau sudah terlanjur kontrak, kemarin kami rencanakan kontrak awal Desember supaya perencanaan selesai dan 1 Januari bisa tanda tangan kontrak, tapi ternyata tidak berani karena ada efisiensi tadi," katanya.

Pemda DIY sebelumnya telah memindahkan pedagang TM2 yang berlokasi di sebelah utara gedung DPRD DIY karena lokasi itu nantinya akan dipakai sebagai proyek pembangunan JPG. Pun demikian dengan gedung wakil rakyat yang nantinya juga bakal dipindah ke lokasi baru tepatnya di Lapangan Panahan, Jalan Kenari, Umbulharjo. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY, Anna Rina Herbranti menyatakan, tahun ini akan dilakukan Heritage Impact Assessment (HIA) untuk memastikan pembangunan JPG tidak mengganggu nilai-nilai warisan budaya Sumbu Filosofi yang telah diakui UNESCO.

"Tahun lalu kami sudah menyelesaikan kajian konten dan tahun ini kami lanjutkan dengan HIA. Jika semua berjalan lancar, DED interior akan disiapkan pada 2026, dan pembangunan dimulai setelah gedung DPRD pindah," terang Anna.

Kajian HIA ini menjadi langkah krusial dalam perencanaan pembangunan JPG, mengingat lokasinya yang berdekatan dengan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Pemerintah DIY ingin memastikan bahwa kehadiran JPG tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian budaya dan nilai-nilai historis kawasan tersebut.

BACA JUGA : Progres Pembangunan Jogja Planning Gallery, Pemda Sebut Masih Lakukan Kajian HIA

Lebih lanjut, Anna menambahkan bahwa desain gedung JPG telah melalui proses sayembara yang melibatkan berbagai konsep budaya. Gedung tersebut nantinya akan merepresentasikan keberagaman budaya di Jogja, termasuk unsur Tionghoa dan Indis.

"Konsep gedungnya akan mengikuti hasil sayembara yang telah dilakukan. Desainnya sudah dikaji agar dapat mencerminkan kekayaan budaya yang ada di Jogja," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.