Efisiensi Anggaran BMKG Tak Ganggu Layanan Informasi Cuaca di DIY

Harianjogja.com, JOGJA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY memastikan pemangkasan anggaran di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak akan berdampak pada layanan informasi cuaca dan prediksi bencana di wilayah setempat.

Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad menjelaskan, efisiensi anggaran yang dilakukan BMKG tidak menyentuh aspek pelayanan langsung kepada masyarakat. “Yang dipangkas itu adalah anggaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Saya yakin bahwa anggaran yang ada di BMKG terkait dengan prediksi cuaca itu masih berjalan,” ujarnya, Selasa (11/2/2025). 

BACA JUGA: Dampak Efesiensi Anggaran, Pemda DIY Kaji Penerapan Work From Anywhere Bagi ASN

Menurutnya, BPBD DIY tetap mengandalkan data cuaca dari BMKG, baik harian, mingguan, maupun bulanan, untuk menetapkan status kebencanaan dan mengambil langkah mitigasi yang diperlukan. “Kami tetap mendapatkan informasi dari BMKG untuk menetapkan status atau mengambil kebijakan yang diperlukan,” kata Noviar.

Ia menjelaskan, pengurangan anggaran lebih menyasar pada kegiatan sosialisasi, diskusi atau FGD, serta perjalanan dinas, tanpa mengganggu sistem pemantauan cuaca dan kebencanaan. “Yang dikurangi itu anggaran yang sifatnya sosialisasi, FGD, perjalanan dinas, dan lainnya. Yang pelayanan masyarakat tetap berjalan,” tambahnya.

Terkait potensi bencana akibat perubahan cuaca ekstrem, Noviar menyebut bahwa prediksi BMKG mengenai angin kencang akibat siklon 90S dan 99S pada 5-7 Februari 2025 telah dimitigasi dengan teknologi modifikasi cuaca. Sebanyak ton ton garam telah disebar di Samudra Hindia untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem terhadap DIY.

Sebelumnya, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, memastikan bahwa layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan tsunami tetap menjadi prioritas utama meskipun ada efisiensi anggaran.

Diketahui, anggaran BMKG untuk 2025 mengalami pemangkasan hingga 50,35 persen, dari Rp2,82 triliun menjadi Rp1,40 triliun, sesuai kesepakatan dengan Komisi V DPR pada 6 Februari 2025.

Pemangkasan ini berdampak pada belanja modal, seperti pembelian peralatan baru untuk monitoring cuaca dan gempa, serta pengurangan biaya operasional, termasuk listrik dan jaringan komunikasi.

Sementara Sekda DIY, Beny Suharsono mengatakan, tenggat waktu yang diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melaporkan hasil dari pemotongan anggaran di dinas masing-masing jatuh pada 10 Februari. Hanya saja ia menyebut masih akan mempelajari laporan yang disampaikan setiap dinas dan mencermati mana yang disetujui dan tidak. 

"Masih dipelajari dulu dan tentu harus ada pencermatan ulang mana yang sesuai dengan aturan Inpres dan mana yang tidak," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News