Advertisement
Bupati Kulonprogo Buka Peluang Revisi Perda Kawasan Tanpa Rokok, Ini Alasannya
Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan (kiri) saat di Gedung DPRD saat menerima rekomendasi kebijakan pada Selasa (4/3 - 2025).
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO–Pemkab Kulonprogo berencana melakukan revisi Perda Kulonprogo No.5/2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Hal itu disampaikan oleh Bupati Agung Setyawan. Dia mengaku sudah mendengar adanya permintaan itu dari kelompok masyarakat yang merasa dirugikan. Agung menyebut pihaknya akan membahasnya dengan DPRD atas aspirasi tersebut.
Advertisement
BACA JUGA: Rokok Ilegal Kian Menjamur, Pemerintah Diminta Tindak Tegas
Untuk merevisi Perda KTR, jelas Agung, diperlukan banyak pertimbangan. Ia menjelaskan setidaknya ada dua sisi yang jadi pertimbangan yaitu ekonomi dan politik.
Agung menerangkan secara politik akan dibahas dengan DPRD Kulonprogo. “Secara politis ada banyak pendapat yang jelas akan dibahas antara eksekutif dan legislatif, nanti akan jadi keputusan bersama,” jelasnya, Selasa (4/3/2025) kemarin.
Sementara secara ekonomi, menurut Agung, perlu dibahas secara bijaksana. “Apalagi jika aspirasi itu sudah masuk DPRD Kulonprogo dan terdapat kebutuhan masyarakat yang dipertimbangkan,” ungkapnya.
Bupati Kulonprogo ini menyebut akan membahas aspirasi ini lebih lanjut lagi dengan DPRD. “Kami ini bekerja untuk masyarakat, baik pemerintah maupun dewan," tandasnya menanggapi aspirasi revisi itu.
Sebelumnya aspirasi untuk merevisi Perda KTR itu datang dari Elemen Ekosistem Industri Hasil Rokok Se-Kulonprogo. Mereka merasa dirugikan dengan pembatasan dalam aturan daerah itu, dari larangan iklan, memajang dagangan rokok, hingga sponsor kegiatan.
Sementara Ketua DPRD Kulonprogo menegaskan semua peraturan daerah adalah produk hukum yang tujuannya untuk mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. “Bagi kami aturna itu harus memberikan rasa keadilan bagi semua,” tegasnya.
Aris melihat industri rokok mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak reklame hingga iklan. “Menurut kami Perda ini perlu mengakomodasi masyarakat yang hidup dari produk rokok,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mobil Terperosok di Dam Sungai Gendol, Tak Ada Korban Jiwa
Menu MBG Pertama Pada Bulan Ramadan di Jogja, Ada Biskuit hingga Kurma
Pemkab Gunungkidul Masih Tunggu Instruksi Terkait Penundaan Pengangkatan Calon ASN 2024
Pemda DIY Minta Situs Penjualan Miras Ilegal Diblokir
Advertisement
Pemkab Bantul Pastikan Efisiensi Anggaran APBD 2025 Sesuai Instruksi Mendagri
Pastikan Pengerjaan Sesuai Spesifikasi, BPK Periksa 10 Ruas Jalan di Kulonprogo
Pengakuan Rekan Pria Korban Miras Oplosan di Banguntapan, Bantul
Biar Hemat, Siswa Wajib Kembalikan Tote Bag Wadah Makan Bergizi Gratis di Gunungkidul
Polres Bantul Ekshumasi Jasad Korban Tewas Diduga Tenggak Miras Oplosan
Advertisement
Lurah Mangunan Keluhkan Serangan Monyet di Wilayahnya yang Terus Terulang
Kapan THR ASN Cair? Begini Jawaban Pemerintah
Harga Pangan di Bantul Hari Ini 6 Maret 2025: Cabai Rp70.000, Telur Rp31.000, Bawang Putih Rp44.000
Indomaret & Unilever Indonesia Lakukan Bersih-bersih Masjid dalam Rangkaian Gerakan Masjid Bersih 2025
Bawaslu Bantul Kembalikan Sisa Dana Pengawasan Pilkada ke Pemkab Rp2 Miliar
Advertisement
Plaza Malioboro : Hadirkan New Jersey Erspo & New Tenant Wingstop untuk Meriahkan Ramadan
Berita Pilihan
Advertisement
Ini Cara Login Info GTK dan Cek Tunjangan Sertifikasi Guru yang Baru
Advertisement
Ramadan, The Phoenix Hotel, Grand Mercure & Ibis Yogyakarta Adisucipto Siapkan Menu Spesial
Advertisement
Berita Populer
- Perbaikan Infrastruktur Jalur Mudik di Wilayah DIY Terus Dikebut
- Beredar Narasi Perang Sarung di Ngemplak, Polisi Jelaskan Faktanya
- Baru 2 Bulan, Ada 29 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Gunungkidul
- Waktu Buka Puasa Wilayah Jogja dan Sekitarnya Hari Ini, Rabu 5 Maret 2025
- Penganiayaan dan Pengeroyokan di Seturan Sleman, Tiga Orang Luka
Advertisement
Advertisement
