Bantuan Langsung Tunai Rp11,6 Miliar dari Dana Desa Sudah Cair

Harianjogja.com, BANTUL–Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2025 di Bantul meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMKal) Bantul mencatat seluruh kalurahan di Bantul telah mencairkan Bantuan BLT DD. 

Kepala DPMKal Bantul, Sri Nuryanti yang akrab disapa Nur menuturkan alokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan tahun 2024. Tahun 2025 ada 2.828 KPM kemudian tahun ini meningkat menjadi 3.223 KPM. 

Dengan peningkatan KPM tersebut, alokasi BLT DD Bantul tahun 2025 mencapai Rp11,6 miliar atau meningkat dari tahun 2024 yang mencapai Rp10,1 miliar. 

“Dengan KPM tersebut, tahun ini KPM terbanyak ada di Banguntapan dan Bangunjiwo dengan masing-masing ada 80 KPM,” katanya, Kamis (20/3/2025). 

Nur mengaku ada perbedaan jumlah KPM di dua kalurahan tersebut tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu, ada 118 KPM di Banguntapan dan 42 KPM di Bangunjiwo. Menurut  Nur, jumlah KPM di masing-masing kalurahan setiap tahun diperbaharui sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat. 

Nur mengaku saat ini BLT DD periode Januari-Maret 2025 telah diakses seluruh KPM di masing-masing kalurahan. Tiap KPM menerima Rp300.000 per bulan Saat ini masing-masing kalurahan tengah menyusun laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT DD tersebut. 

“Semoga ini bisa membantu ekonomi KPM dan secara umum bisa mendongkrak daya beli masyarakat,” katanya. 

BACA JUGA: Potensi Zakat ASN Bantul Capai Rp15 Miliar, Bupati Halim Berharap Dapat Mengatasi Kemiskinan Ekstrem

Sementara staff Kamituwo, Kalurahan Banguntapan, Agus Tri Wahono mengaku penyaluran BLT DD di Kalurahannya telah rampung pada awal Maret 2025. Saat ini pihaknya telah menyerahkan laporan penyelenggaraan BLT DD ke DPMKal Bantul. 

Dia mengaku KPM yang mendapatkan BLT DD merupakan keluarga prasejahtera yang tergolong miskin ekstrim dan tidak menerima bantuan sosial (Bansos) lainnya. 

“Kami prioritaskan warga miskin ekstrim yang difabel, dan tidak punya pekerjaan,” katanya. 

Agus mengaku sebelum diajukan sebagai penerima BLT DD, dukuh setempat telah melakukan verifikasi kondisi warga tersebut. Kemudian, data warga yang akan diajukan dalam BLT DD tersebut diajukan dalam musyawarah dusun, lalu ke kalurahan. 

Dia pun berharap BLT DD tersebut dapat meningkatkan perekonomian warga setempat. 

“Diharapkan [KPM] yang sudah menerima [BLT DD] selama satu hingga dua tahun sudah tidak membutuhkan lagi, [kebutuhannya] bisa tercukupi,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.