Raih WTP 10 Kali Berturut-turut, Bupati Gunungkidul: Komitmen Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

GUNUNGKIDUL—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, ini merupakan kali ke 10 Gunungkidul menerima predikat ini secara berturut-turut.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan keberhasilan dalam meraih WTP ke-10 sejak 2015 ini merupakan prestasi yang luar biasa dan buah hasil dari kerja keras seluruh pengawa di lingkup pemerintah dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas hasil audit yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Dengan penerimaan predikat ini, menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, atas kerja keras seluruh jajaran dalam menindaklanjuti LHP BPK, kita kembali mendapatkan predikat WTP yang ke-10,” kata Endah Subekti Kuntariningsih.

Selain itu, pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat atas penerapan efektivitas pengelolaan keuangan. Atas hal tersebut, dirinya mendorong seluruh komponen agar meningkatkan efisiensi kinerja, sehingga nantinya predikat ini terus dapat dipertahankan dan melekat dengan Gunungkidul.

"Semoga ke depan kita terus bisa mempertahankannya predikat ini dan jauh lebih baik kembali," ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan terdapat beberapa aspek yang diperiksa oleh BPK meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengungkapan informasi keuangan yang akurat.

Sempat terdapat beberapa hal yang menjadi catatan kemudian langsung ditindaklanjuti dengan pembenahan berkas-berkas laporan. Dirinya bersyukur atas capaian ini, di mana Gunungkidul kembali berhasil mendapatkan opini WTP untuk yang ke-10 dan secara berturut-turut.

BACA JUGA: Ditolak Warga, Pemkab Bantul Hentikan Sementara Proyek Perluasan ITF Niten

"Tentu kami sangat bersyukur atas capaian yang ada dan bagaimana nantinya untuk mempertahankan predikat WTP ini," kata Sri Suhartanta.

Menurutnya, dengan capaian ini menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar menjunjung tinggi transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaporannya, bukan hanya sekadar formalitas saja.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan, sesuai dengan arahan Bupati Gunungkidul ke depannya untuk mempertahankan predikat WTP ini pemerintah akan memaksimalkan pengelolaan keuangan berkaitan dengan APBD yang berkualitas dengan disiplin anggaran, belanja yang efektif dan efisien.

Kemudian ekonomis serta  anggaran berorientasi output outcomes. Kemudian penerapan aplikasi SIPD secara menyeluruh dengan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yg tepat waktu. "Kami sudah mendapatkan arahannya tinggal bagaimana nantinya diimplementasikan," jelasnya.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY, Agustin Sugihartatik, menyebutkan bahwa opini WTP yang diberikan bukan hanya berdasarkan kesesuaian laporan dengan standar akuntansi, tetapi juga memperhatikan dampak langsung pengelolaan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Untuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, ini adalah yang ke-10 kalinya mendapat opini WTP. Sebuah pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi,” kata Agustin. (***)

Agustin juga mengungkapkan bahwa Gunungkidul telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dari total 879 rekomendasi, sebanyak 840 telah ditindaklanjuti, atau setara dengan 99,45% tingkat penyelesaian. (Advetorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.