Gelar Forum Konsultasi Publik, Bapelkes DIY Bahas Topik Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan

SLEMAN—Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) DIY Dinas Kesehatan DIY, kembali menggelar Forum Konsultasi Publik di tahun 2025. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) menjadi topik utama dalam Forum Konsultasi Publik kali ini.

Kepala Bapelkes DIY, Sugiharto mengungkapkan Forum Konsultasi Publik merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilakukan oleh Bapelkes DIY. Kegiatan ini mengacu pada Pergub DIY No. 4/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan, bahwa setiap OPD/UPT pelayan publik perlu melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ini untuk mempererat kerja sama, kolaborasi kami dengan mitra-mitra kami yang menggunakan Bapelkes," kata Sugiharto, di Gedung Saraswati Bapelkes, Dinkes DIY, Selasa (29/4/2025).

Apalagi di era efisiensi, Bapelkes kata Sugiharto ingin efisiensi bukan menjadi kendala. Alih-alih menjadikannya penghalang tetapi justru mencari peluang-peluang baru untuk bisa dikolaborasikan antara Bapelkes dan mitra.

Secara spesifik dan lebih khusus, terutama untuk mitra Bapelkes DIY yang juga lembaga diklat terakreditasi, dalam pelaksanaan kegiatan yang diregistrasikan ke Kementerian Kesehatan di aplikasi Plataran Sehat, lembaga terlebih dahulu membuat KAK.

Teknik penyusunan KAK yang benar sesuai regulasi ini juga menjadi bahasan utama dalam Forum Konsultasi Publik.

BACA JUGA: Tekan Polusi Udara, Uji Emisi Gratis Digelar Dua Hari di Sleman

"KAK ini sangat penting karena nantinya akan menentukan berapa jumlah SKP-nya. SKP itu Satuan Kredit Profesi setiap jenis profesi tenaga kesehatan tertentu yang mereka butuhkan," jelas Sugiharto.

Dalam rangka menyiapkan rangka acuan yang sesuai standar, Bapelkes DIY menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan dalam Forum Konsultasi Publik.

Topik utamanya bagaimana teknis penyusunan KAK yang sesuai kaidah-kaidah dan standar dari Kementerian Kesehatan.

"Sehingga nanti kalau menyusun workshop, menyusun pelatihan dengan kerangka yang benar, itu akan turun rekomendasi SKP-nya itu yang optimal. Karena kadang-kadang sudah menyusun SKP, tetapi tidak sesuai dengan keinginan," katanya.

Setelah bisa menyusun KAK yang baik dan benar, mitra Bapelkes DIY secara mandiri atau berkolaborasi bisa mengadakan kegiatan yang lebih baik.

"Kalau yang sudah terakreditasi nanti mereka secara mandiri melakukan kegiatan pelatihan, workshop, seminar, dan sebagainya, itu secara mandiri bisa full oleh mereka. Tetapi kalau mau berkolaborasi dengan kami juga kami siap. Kami ada SDM, kami ada sarana dan prasarana dan segala fasilitas yang ada di kami yang bisa dimanfaatkan bersama," kata Sugiharto.

Dalam Forum Konsultasi Publik ini, Bapelkes DIY juga akan memaparkan standar layanannya. Pasalnya setiap tahun standar layanan Bapelkes DIY disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu narasumber Forum Konsultasi Publik, Ketua Tim Kerja Pengembangan Tata Kelola dan Monev Pelatihan SDMK,  Ditmutu SDMK Kemenkes, Lenny Agustaria Banjarnahor menjelaskan dari jumlah SDM kesehatan sebanyak 2.077.473 orang yang telah dilatih melalui pelatihan terakreditasi baru sebanyak 264.955 orang atau 13,44%. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan belum merata dan belum tepat menjawab kebutuhan kompetensi.

Lenny mengatakan jumlah nakes yang dilatih masih terpusat di provinsi dengan kota besar. Sementara itu ada kemungkinan juga nakes pernah mendapatkan pelatihan yang sama atau berulang.  "Pelatihan yang tersedia juga banyak yang belum semua menunjang program prioritas," jelasnya.

Sementara Lenny menjelaskan ada enam pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia. Dari keenam pilar itu salah satunya yakni transformasi SDM kesehatan. "Transformasi SDM kesehatan itu menjadi pilar kelima yang mendukung pelaksanaan transformasi sistem kesehatan," tegasnya.

Ada tiga program unggulan transformasi SDM kesehatan di Indonesia. Di antaranya peningkatan jumlah dengan meningkatkan kuota pendidikan dokter, pemenuhan dan pemerataan dengan rekrutmen CASN pada institusi kesehatan dan ketiga peningkatan mutu salah satunya dengan pelatihan kesehatan dalam rangka peningkatan kompetensi. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News