60 Formasi PNS Kosong, Pemda DIY Akan Evaluasi Kebutuhan

Harianjogja.com, JOGJA—Sebanyak 60 formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda DIY hasil seleksi CPNS periode 2024 dipastikan kosong.  Pemda DIY pun akan mengoptimalkan eksisting PNS saat ini dan mengevaluasi kembali kebutuhan PNS ke depan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Hary Setiawan, menjelaskan 60 formasi yang kosong tersebut disebabkan syarat administrasi yang tidak terpenuhi, passing grade tes tidak tercapai, pemberkasan tidak lengkap dan mengundurkan diri.

“Jadi ada beberapa faktor yang memang setelah diakumulasi ada 60 formasi yang tidak terisi. 60 formasi tersebut dari beberapa instansi, kebanyakan dari formasi pengelola barang dan auditor,” ujarnya saat ditemui, Rabu (30/4/2025).

Dengan kekosongan formasi ini, pihaknya akan mengevaluasi lagi kebutuhan PNS di Pemda DIY. “Untuk tahun depan mudah-mudahan dapat disetujui permohonan CPNS baru. Tapi kami akan evaluasi dulu kebutuhannya seperti apa,” paparnya.

Pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh 60 formasi ini nantinya akan dilakukan analisis beban kerja (ABK). “Jadi antara eksisting kemudian beban kerja seperti apa, akan kita sesuaikan. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh,” katanya.

Adapun dari periode seleksi CPNS 2024 Pemda DIY mengangkat sebanyak 318 CPNS yang lolos seleksi dan telah mendapatkan SK pada Rabu (30/4/2025). Setelah penyerahan SK, mereka akan mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) selama 60 hari.

Pemda DIY akan mengoptimalkan penerimaan PNS ini untuk mengisi kebutuhan. Adapun rata-rata pegawai yang pensiun setiap tahunnya sekitar 600 orang. Tahun ini Pemda DIY juga akan mendapatkan tambahan SDM dari Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). “Untuk gelombang kedua masih ada ujian bulan 9-10 Mei. Gelombang kesatu ada 2.600 PPPK yang akan menerima SK Jumat besok [2/5/2025],” kata dia.

Sekda DIY, Beny Suharsono, mengatakan seharusnya ada 378 formasi CPNS yang dibuka tahun ini. Namun karena 60 formasi tidak terisi, hanya 318 CPNS yang resmi diangkat. Formasi yang kosong akan diisi dengan mekanisme PPPK atau diusulkan kembali dalam CPNS berikutnya.

Menurutnya, kebutuhan ASN di DIY saat ini didominasi oleh tiga kategori utama, yakni tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

“Ketiganya dianggap sektor prioritas yang telah melalui proses pemetaan dan penghitungan kebutuhan yang matang,” katanya.

Pemenuhan kebutuhan ASN harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. “Karena itu, kita juga mempertimbangkan jumlah pegawai pensiun agar belanja pegawai tidak melebihi batas 30 persen dari total belanja daerah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.