Advertisement
Pemerintah DIY Dukung Program Pemanfaatan Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat, Begini Alasannya

Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah daerah (Pemda) DIY mendukung program Kolaborasi Multipihak untuk Perhutanan Sosial yang dijalin antara Indonesia dengan Inggris. Bentuk dukungan terlihat adanya kerja sama dengan Kementerian Kehutanan yang ditandatangani di Hutan Sekar Gama di Kalurahan Jatiayu, Karangmojo, Selasa (6/5/2025).
Wakil Gubernur DIY, KGPAA Pakualam X saat membacakan sambutan Gubernur DIYm Sri Sultan HB X mengatakan, Proyek Kolaborasi Multipihak untuk Perhutanan Sosial merupakan sebuah momentum penting menuju pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan ekologis dan sosial. Kebijakan ini merupakan strategi nyata untuk menjawab tantangan tentang kelestarian lingkungan, penguatan ekonomi rakyat, dan tata kelola berbasis nilai.
Advertisement
BACA JUGA: Kementerian LHK Dorong Pemda DIY Tambah Areal Tutupan Lahan Hutan
Sejak 2007, kata dia, Pemerintah DIY telah mendapat izin tetap dan menjadikan hutan bukan hanya sebagai akses kelola, tetapi alat pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.
“Undang-Undang Keistimewaan DIY, sebagai dasar kami menempatkan nilai lokal sebagai pijakan dalam kebijakan. Maka lahirlah pendekatan Wana Tematik—model khas DIY yang menggabungkan kearifan lokal, tata ruang, dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan serta ekonomi Masyarakat,” katanya.
Menurut dia, keberhasilan Perhutanan Sosial tak cukup dengan legalitas. Namun, diperlukan ekosistem pendukung seperti kelembagaan masyarakat yang kuat, pembiayaan inklusif, akses pasar, serta pendampingan berbasis budaya.
“Kami mendorong kolaborasi lintas sektor. Pemerintah sebagai fasilitator, masyarakat sebagai penggerak, dunia usaha sebagai mitra, akademisi sebagai pengarah pengetahuan, dan mitra internasional sebagai jembatan pembelajaran global,” katanya.
Diharapkan adanya pertemuan ini bukan sekadar bentuk simbolik, melainkan pijakan awal perubahan konkret. Kolaborasi yang disepakati bersama dapat menjadi teladan bagi upaya membangun masa depan yang berakar lokal dan berjejaring global.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menambahkan, kerja sama ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Charles di 2024 lalu. Ia memastikan, presiden sangat berkomitmen untuk menjaga kelesatarian hutan.
Sebagai buktinya, pada saat berkunjung ke Inggris diminta menyediakan lahan seluas 10.000 hektare untuk konservasi gajah di Aceh. “10.000 hektare ini ditolak, tapi Presiden Prabowo memberikan tanah seluas 90.000 hektare untuk konservasi,” katanya.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Timor Letse dan ASEAN, Dominic Jermey mengatakan, kedatangnnya untuk menyaksikan perjanjian kemitraan antara Indonesia dengan Inggris.
Kerja sama bertujuan untuk peningkatan kapasitas Masyarakat dan inisiasi model pembiayaan campuran guna usaha perhutanan sosial. “Inisiatif untuk memberdayakan Masyarakat setempat dan memperkuat praktik perhutanan sosial dan memastikan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk memperkuat kerja sama ini,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement

Lion Air Buka Penerbangan Langsung YIA-Tarakan, Pariwisata Jogja Diproyeksikan Kian Maju
Advertisement
Berita Populer
- Pengajuan Akun SPMB SMP di Bantul Sempat Diperpanjang, Ini Penyebabnya
- Pertama di Indonesia, RS Sardjito Gelar Ujian Nasional Fellowship Bedah Saraf
- Sepanjang Januari-Juni 2025, Ada 85 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bantul
- Jogja Volkswagen Festival 2025 Digelar di GIK UGM, Pamerkan VW Generasi Pertama hingga Model Listrik
- Animo Warga Tinggal di Rusunawa Jogja Tinggi, Sejumlah KK Masuk Daftar Tunggu
Advertisement
Advertisement