DLH Kulonprogo Awasi Ketat Pengembangan Wisata Pantai Selatan
DLH Kulonprogo mendorong pengembangan wisata pantai selatan berbasis green tourism dengan pengawasan ketat terhadap lingkungan pesisir.
Jembatan penyeberangan orang.Ist/frepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo kembali akan melanjutkan pembangunan jembatan penyebrangan orang (JPO) Wates.
Pada 2024, sudah dilakukan pemasangan pilar JPO tahun ini ditargetkan dapat rampung bisa menghubungkan pejalan kaki Padukuhan Jogoyudan ke Alun-alun Wates. Lokasi tepatnya JPO tersebut berada di depan Kantor Pemkab Kulonprogo dengan di seberangnya Jalan Jogoyudan atau DIponegoro.
BACA JUGA: Remaja 14 Tahun di Kulonprogo Meninggal Dunia Kecelakaan Motor Dini Hari
"Prosesnya sementara ini baru dalam tahap pengadaan untuk mencari pemenang jasa konstruksinya," kata Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda DPUPKP Kulonprogo, Gigih Muktitama, Kamis (22/5/2025)
Dia menyampaikan, pada 2024 lalu pembangunan tahap pertama yang dilakukan pertengahan tahun. Menurutnya, dalam prosesnya pengerjaannya terlalu berdekatan dengan akhir tahun yang banyak sekali mobilitas penumpang kereta.
"Sehingga tidak bisa untuk pemasangan lanjutan makanya dilanjut 2025, 2024 hanya pemasangan pilar-pilar saja," katanya.
JPO ini menghubungkan sisi Utara dan Selatan yang banyak permukiman warga. Lokasinya berada di Timur Stasiun Wates yang menyebrangi rel kereta.
Pagu anggaran pembangunan lanjutannya mencapai Rp7 miliar. Menurutnya, sekarang yang masih pengadaan berproses di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kulonprogo. "JPO nya sepanjang 45,8 meter lebarnya dua meter untuk pengguna jalannya," sambungnya.
Sedangkan untuk ketinggian JPO 6,4 meter sesuai peraturan dari PT KAI minimal 6,2 meter untuk JPO karena akan ada tiang listrik untuk KRL.
Kondisi tersebut tentu berbeda dengan ketinggian JPO untuk menyebrangi jalan raya yang hanya empat meter. "Jadi nanti JPO nya sangat tinggi sekali ini," ucap Gigih.
Dia menjelaskan, pembangunan JPO ini sesuai permintaan warga Jogoyudan pada 2022 lalu. Menurutnya, pada 2023 mengurus izin ke Dirjen Perkeretapian untuk dilakukan pembangunan JPO. Sumber anggarannya dari APBD Kulonprogo dan insentif fiskal.
"Masyarakat perkotaan Kulonprogo itu kan di sisi Selatan rel kereta sedangkan pemerintahannya di sisi utara rel," tuturnya.
Kondisi tersebut sehingga membutuhkan JPO agar memudahkan akses sehingga tidak memutar jalan. Seperti misalnya warga Jogoyudan hendak ke Alun-alun Wates untuk olahraga dan lainnya bisa langsung lewat JPO tanpa harus memutar dan aman dari kereta api. Waktu pengerjaannya kurang lebih sekitar enam bulan sehingga akhir Desember bisa diselesaikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DLH Kulonprogo mendorong pengembangan wisata pantai selatan berbasis green tourism dengan pengawasan ketat terhadap lingkungan pesisir.
Pemkab Sleman mengalokasikan Rp8,6 miliar untuk pemeliharaan jalan desa pada 2026. Sebanyak 86 desa mendapat Rp100 juta.
Kemnaker membuka sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni magang nasional hingga 15 Mei 2026 dengan sertifikat resmi BNSP.
PDAB Tirtatama DIY mengusulkan kenaikan tarif air curah Rp500 per meter kubik untuk menekan subsidi Pemda DIY yang membengkak.
Anthony Ginting menghadapi Shi Yu Qi pada hari kedua Thailand Open 2026. Berikut jadwal lengkap 10 wakil Indonesia di Bangkok.
Lima weton diprediksi perlu ekstra waspada pada Rabu Kliwon 13 Mei 2026, mulai konflik hingga persoalan finansial.