Advertisement
Segini Potensi PBB yang Hilang Akibat Program Bebas Pajak Sawah Produktif di Bantul
Petani memanen padi di sawah yang berada di Dusun Jalakan, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Selasa (16/4/2024). - Harian Jogja/Arief Junianto
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul berencana membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lebih dari 12.000 hektare lahan pertanian produktif pada tahun 2026. Kebijakan ini digulirkan sebagai upaya mencegah alih fungsi lahan, meringankan beban petani, dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Joko Waluyo menyebut program ini menyasar 12.831 hektare lahan yang telah masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pendataan sekarang masih terus berproses.
Advertisement
“Terbanyak berada di wilayah Kapanewon Bambanglipuro, Kretek, Imogiri, Jetis, Pandak, Sanden, hingga Srandakan,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).
Agar program tepat sasaran, Joko menekankan pentingnya peran dukuh untuk mendata ulang lahan pertanian di wilayah masing-masing. Sebab, tak sedikit lahan yang sudah beralih fungsi menjadi permukiman atau bangunan komersial lainnya.
“Kalau sudah beralih fungsi tentu tidak akan mendapatkan pembebasan PBB,” ujarnya.
BACA JUGA: Heboh Pungutan Paguyuban Orang Tua Siswa, SMPN 1 Piyungan Bantul Sebut Tidak Memaksa
Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul, Anggit Nur Hidayah menjelaskan, proses pendataan lahan yang akan dibebaskan dari PBB saat ini masih berlangsung. Data sementara menunjukkan luas lahan pertanian dalam daftar PBB P2 mencapai 13.771 hektare, dengan potensi penerimaan pajak sekitar Rp21 miliar.
“Data ini sedang kami verifikasi dengan data LP2B. Jika tidak masuk LP2B, maka tidak dibebaskan,” jelas Anggit.
Sementara, Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang, Bangunan, dan Lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul, Desiana Tri Wahyuni menyebut, regulasi perlindungan LP2B telah ditetapkan melalui Perda No.10/2023.
“Dalam perda itu ditetapkan luas kawasan LP2B 12.831 hektare, serta cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan 5.942 hektare,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi eksisting di lapangan belum tentu sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga Dinas Pertanian kini tengah melakukan kajian lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Perbaikan Jalan di Sentolo yang Ditanami Pohon Pisang: Tanah Uruk Bukan dari Pemkab Kulonprogo, Tapi dari CSR
Sambut Liburan Sekolah, KAI Daop 6 Jogja Hadirkan Karakter Jumbo di Stasiun Tugu
Langit Jogja Hari Ini Dominan Cerah, Berikut Prakiraan Cuaca Kamis 19 Juni 2025
Advertisement
Gadai Barang di Pegadaian Jateng-DIY Meningkat Jelang Tahun Ajaran Baru dan Musim Taman
Pemkab Bantul Sudah Pasang CCTV di Sejumlah Titik Pembuangan Sampah Liar
Kunjungi MPP Bantul, GKR Hemas Soroti soal SDM, Teknologi, dan Sarpras
Jadwal Pemadaman Listrik di Jogja, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul hari Ini 19 Juni 2025
Jadwal Shuttle Sinar Jaya dari Malioboro ke Borobudur PP, Berikut Tarifnya
Advertisement
Segini Potensi PBB yang Hilang Akibat Program Bebas Pajak Sawah Produktif di Bantul
Jadwal Angkutan DAMRI dari Bandara YIA ke Jogja, Purworejo hingga Magelang
Jadwal Layanan SIM Keliling di Kulonprogo pada Kamis 19 Juni 2025
SPMB SMP di Bantul Hari Pertama Membeludak, Sekolah Kewalahan
Pengelolaan Aset Desa untuk Sarana Pendidikan di DIY Jadi Pembelajaran Provinsi Jawa Barat
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Berangkat dari Stasiun Tugu Hari Ini, Kamis 19 Juni 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Korea Utara Bela Iran dan Kecam Agresi yang Dilakukan Israel ke Iran
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Koperasi Merah Putih Tamanmartani Sleman Mulai Beroperasi, Ini Empat Unit Usaha yang Dijalankan
- Update Kasus Mbah Tupon, Kapolda DIY: Tiga Tersangka Ditahan Hari Ini
- SPPG Polda DIY Siap Produksi Ratusan Paket MBG
- Jadi Korban Gendam Seorang Bule, Pedagang di Pasar Playen Rugi Jutaan Rupiah
- Mbah Tupon Digugat Rp500 Juta, Begini Respons Pemkab Bantul
Advertisement
Advertisement
