SPMB SMA/SMK Jalur Afirmasi Kacau, Dinsos Sleman Tegaskan Data Keluarga Miskin Tidak Ada Perubahan

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman telah mengirim revisi hasil sanding data antara data calon peserta SPMB SMA/SMK dengan data kemiskinan Dinsos Sleman ke Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) DIY sejak 28 Mei 2025. Dengan begitu, Dinsos tidak melakukan perubahan atau manipulasi data selama tahapan SPMB.

BACA JUGA: 139 Pendaftar yang Sempat Ditolak, Kini Diminta kembali 

Kepala Dinsos Sleman, Mustadi, mengatakan data revisi tersebut telah diterima panitia SPMB Dikpora DIY. Ternyata, Dikpora tidak menggunakan data hasil revisi tersebut.

“Data revisi tersebut sudah diterima oleh Tim Dikpora DIY, namun tidak digunakan untuk merevisi data yang sudah ada di sistem SPMB SMA SMK DIY,” kata Mustadi dihubungi, Jumat (4/7/2025).

Mustadi menambahkan tidak ada revisi data apapun setelah 28 Mei dan selama tahapan SPMB 2025. Artinya, tidak ada manipulasi data apapun oleh Dinsos Sleman. Setelahnya proses SPMB menjadi kewenangan Dikpora DIY.

Dia mengaku Dinsos Sleman telah bertemu dan memberi penjelasan ke Pemerintah DIY mengenai data-data yang telah dikirimkan selama tiga hari. Dinsos juga menyampaikan secara jelas tanggal pengiriman dan tanggal revisi data.

“Kami sudah menyampaikan data revisi sebelum tahapan SPMB SMA/SMK dimulai. Kami sampaikan di hadapan DPRD, Inspektorat Daerah, dan Biro Hukum Pemda DIY,” katanya.

“Sebelum tanggal 28 Mei sempat menerima laporan aduan ketidaksesuaian data dari masyarakat juga. Sudah kami revisi dan kami kirimkan tanggal 28 Mei itu. Intinya panitia SPMB Dikpora DIY tidak pakai data revisi kami itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menemukan adanya dugaan data ganda dan penyalahgunaan jalur afirmasi dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK di DIY.

Koordinator Pengawasan SPMB ORI DIY, Mohammad Bagus Sasmita, mengatakan ada tiga nama yang perlu mendapat pembatalan kelolosan pendaftaran SPMB. Satu orang memiliki permasalahan NIK yang tercatat di dua wilayah berbeda yaitu Kota Jogja dan Sleman.

ORI DIY meminta juga agar dua orang lainnya dibatalkan dari jalur afirmasi tidak mampu sebab tergolong keluarga mampu/ nonkeluarga miskin.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.