Dana Keistimewaan DIY Dipangkas hingga Rp200 Miliar, Berikut Proyek Strategis yang Tertunda Tahun Ini

Harianjogja.com, JOGJA—Dana Keistimewaan (Danais) untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun ini mengalami pemangkasan sebesar Rp200 miliar dari tahun sebelumnya. Jika pada 2024 lalu alokasi Danais mencapai Rp1,2 triliun, maka tahun ini hanya tersedia Rp1 triliun.

Paniradya Pati, Aris Eko Nugroho, menjelaskan bahwa pengurangan tersebut berdampak langsung pada sejumlah urusan kelembagaan, kebudayaan, tata ruang, dan pertanahan. Hal ini juga berdampak pada tertundanya sejumlah proyek strategis di DIY.

“Untuk urusan kebudayaan jadi yang paling besar pemotongannya, dari Rp760,3 miliar menjadi Rp624,7 miliar. Sedangkan kelembagaan dipangkas Rp6,9 miliar dari angka semula Rp95,7 miliar,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).

BACA JUGA: Lantik Pejabat Eselon II, Harda Kiswaya Singgung Keterlibatan ASN dalam Pilkada hingga Penyerobotan Lahan Transmigran

Selain itu, pemangkasan juga menyasar proyek-proyek strategis yang sudah direncanakan, seperti penanganan sampah dan pembangunan infrastruktur jalan. Salah satunya adalah batalnya proyek penanganan sampah di Banyuroto, Kulonprogo, yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp18 miliar.

Padahal, anggaran tersebut direncanakan mendatangkan mesin pengolah sampah yang juga untuk membantu penanganan sampah di Kota Jogja, mengingat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan.

“Dari awal kita merencanakan untuk penanganan sampah di Banyuroto untuk membantu penyelesaian di Kota Jogja karena kita menganggap penanganan sampah di Kota Jogja membutuhkan lahan. Terpaksa itu menjadi bagian yang kemudian tidak kami jadi laksanakan,” kata Aris.

BACA JUGA: Anggota Kodim Terlibat Kecelakaan Maut di Jalan Parangtritis, Begini Penjelasan Dandim Bantul

Selain itu, proyek konstruksi jalan Tegalsari-Klepu senilai Rp12,5 miliar juga urung dilaksanakan tahun ini. Disebutkan, kegiatan pembangunan jalan ini ditunda hingga menunggu dukungan dari pemerintah pusat.

Tak hanya itu, pengadaan becak bertenaga alternatif juga ditunda meski sebelumnya direncanakan untuk 50 unit. Efisiensi juga diterapkan pada perjalanan dinas, kegiatan forum diskusi (FGD), hingga belanja bantuan keuangan ke kalurahan (BKK) yang turut dipangkas hingga Rp22,3 miliar.

Meski begitu, Pemda DIY memastikan efisiensi ini tidak akan mengganggu capaian program utama. Kasubid Anggaran Belanja Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Jumiyati, menyatakan bahwa efisiensi dilakukan secara selektif.

“FGD misalnya, tetap dilakukan tapi dengan mekanisme yang disesuaikan. Yang dikurangi hanya kegiatan pendukung yang dampaknya kecil,” ujar Jumiyati.

Dari sisi legislatif, Sekretaris Komisi A DPRD DIY, Syarief Guska Laksana, berharap Pemda dapat tetap merealisasikan proyek-proyek strategis tersebut. Pihaknya mendorong Pemda melakukan berbagai upaya penyesuaian karena nominal pemangkasan yang dinilai besar.

“Pemda harus mencari cara agar proyek tetap berjalan, bisa juga dengan menggandeng pihak swasta. Semoga ada solusi dari kebijakan ini,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News