Omzet IKM Kota Jogja Tembus Rp4.018 Triliun, Serap 40.905 Pekerja
Omzet IKM Kota Jogja mencapai Rp4.018 triliun dan menyerap 40.905 tenaga kerja. Pelaku usaha masih menghadapi kendala bahan baku, modal, dan pasar.
Ilustrasi ASN - Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman menyampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan izin pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama baik hasil seleksi terbuka maupun rotasi jabatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman.
Meski begitu, izin pelantikan untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) belum terbit. Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan BKPP Sleman, Yanuar Purnomo Putro, mengatakan proses perizinan pelantikan Kepala Dinas Dukcapil memang berbeda dengan JPT Pratama lain. Prosesnya lebih panjang.
“Setelah seleksi terbuka lolos tiga besar pun masih ada uji wawancara dengan Kemendagri untuk ditetapkan sebagai calon kepala dinas. Memang beda dengan JPT Pratama lain yang cukup ditetapkan leh kepala daerah,” kata Yanuar dihubungi, Senin (21/7/2025).
Yanuar mengaku penetapan dan penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Kepala Dinas Dukcapil dilakukan langsung oleh Kemendagri. Paling tidak, izin pelantikan ini akan terbit pada akhir Juli atau awal Agustus 2025.
Adapun surat izin yang saat ini telah diterima Pemkab Sleman sudah disampaikan ke Gubernur DIY. Gubernur juga telah memberi persetujuan pelantikan. Pelantikan akan dilakukan pada Selasa (22/7/2025) siang di Pendopo Parasamya Setda Sleman. Total ada 22 pejabat baru yang akan dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan.
Kepala BKPP Sleman, R. Budi Pramono, telah menyampaikan bahwa ada tiga aparatur sipil negara (ASN) yang lolos seleksi terbuka JPT Pratama Kepala Dinas Dukcapil. Mereka adalah Abu Bakar, Arifin, dan Wawan Widiantoro. Satu dari tiga orang ini akan mengisi posisi Kepala Dinas Dukcapil.
Secara keseluruhan, ASN yang lolos seleksi terbuka JPT Pratama antara lain Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ada Abu Bakar, Nur Fitri Handayani, Widodo; lalu Dinas Dukcapil ada Abu Bakar, Arifin, Wawan Widiantoro; kemudian Dinas Kominfo ada Budi Santosa, Purwati, Widodo; dan Dinas Pendidikan ada Arifin, Mustadi, dan Wawan Widiantoro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Omzet IKM Kota Jogja mencapai Rp4.018 triliun dan menyerap 40.905 tenaga kerja. Pelaku usaha masih menghadapi kendala bahan baku, modal, dan pasar.
Dinkes Kulonprogo mencatat pemenuhan nakes di Puskesmas baru 53,02%. DPRD mendorong pemerataan tenaga kesehatan dan psikolog klinis.
BPS mencatat 147,99 juta penduduk bekerja pada Agustus 2026. Pertanian menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar dengan 41,73 juta orang.
Kemenhub menyiapkan PPNS dan sistem ETLE HUB untuk menindak truk ODOL, termasuk pengemudi, perusahaan, pemilik kendaraan, dan barang.
Lurah Bohol Margana diberhentikan setelah kasus korupsinya inkrah. Pemkab Gunungkidul segera menunjuk PJ Lurah sebelum PAW pada 2027.
PT Pegadaian (Persero) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung dunia pendidikan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)