Setelah Digeledah oleh Kejati DIY, Layanan Masyarakat di Diskominfo Sleman Tetap Berjalan Normal

Harianjogja.com, SLEMAN—Pelayanan masyarakat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman tetap berjalan normal setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY melakukan penggeledahan di kantor tersebut pada Kamis (24/7/2025).

Kepala Diskominfo Kabupaten Sleman, Budi Santosa, mengakui, penggeledahan oleh Kejati DIY memang berdampak secara psikologis terhadap para pegawai. Kendati demikian, Budi Santosa memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.

BACA JUGA: TOUR DE MERAPI 2025: Ribuan Peserta Jelajahi Destinasi Wisata di Sleman Timur

“Memang, secara psikologis, penggeledahan kemarin ada efek bagi teman-teman pegawai. Namun, pelayanan kepada masyarakat tetap kami jalankan,” ujar Budi Santosa, Senin (28/7/2025).

Ia menyatakan, seluruh pegawai hadir dalam apel pagi. Budi menegaskan, Diskominfo Kabupaten Sleman tetap berkomitmen menjalankan tugas pelayanan publik. Dia pun mendukung penuh proses hukum yang tengah berlangsung.

“Kami menghormati proses penyidikan dan akan mengevaluasi serta memperbaiki pelaksanaan layanan,” tambah Busi Santosa.

Penggeledahan di Diskominfo Kabupaten Sleman dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi dua proyek pengadaan, yakni bandwidth internet tahun anggaran 2022–2024 dan sewa colocation Disaster Recovery Center periode 2023–2025 dengan nilai total lebih dari Rp4 miliar.

Selama lebih sekira empat jam, penyidik Kejati DIY menyisir sejumlah ruangan penting, termasuk ruang arsip, ruang Kepala Bidang Infrastruktur, dan ruang bendahara. Sebanyak 34 dokumen disita sebagai barang bukti, termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran, kontrak kerja, dan bukti pembayaran.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Herwatan, menyatakan, penyidik masih mendalami aliran dana dan proses pengadaan dalam proyek tersebut. “Penetapan tersangka akan dilakukan setelah seluruh alat bukti terkumpul,” katanya.

Kasus ini telah memasuki tahap penyidikan sejak 30 Juni 2025. Hingga saat ini, 20 saksi telah diperiksa, terdiri atas pejabat Diskominfo Kabupaten Sleman dan perwakilan tiga penyedia layanan internet, yakni PT SIMS, PT GPU, dan PT Gmedia.

Diketahui, anggaran pengadaan bandwidth internet berasal dari APBD Sleman, masing-masing sebesar Rp3,6 miliar untuk 2022 dan sekitar Rp5 miliar untuk 2023 dan 2024.

Terkait kasus tersebut, Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman bersikap kooperatif agar penyidikan berjalan transparan. "Pokoknya, saya minta Pak Budi selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Sleman melayani kejaksaan secara baik," kata Harda, Jumat (25/7/2025).

Harda mengaku belum menerima laporan lengkap terkait penggeledahan, namun meminta jajaran untuk memenuhi seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik.

Bupati Sleman mendukung sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan sembari berupaya membenahi sistem agar kejadian serupa tidak terulang.

Ia menekankan pula, dugaan tindak pindana korupsi di Diskominfo Kabupaten Sleman menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru yang dipimpin olehnya bersama Wakil Bupati Danang Maharsa.

"Kami berkomitmen menyelenggarakan pemerintah bersih. Semoga tidak ada perkara berkaitan korupsi pada era saya. Sebagai bupati, saya harus memberi contoh," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News