Bupati Bantul Segera Evaluasi MBG Usai Insiden Keracunan

Harianjogja.com, BANTUL–Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyebut pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Evaluasi ini menyusul insiden dugaan keracunan yang menimpa sejumlah murid di beberapa lokasi, termasuk di Kapanewon Jetis yang menimpa murid salah satu SMA Negeri.

“Masalah MBG ini harus terus kami evaluasi, kami pantau, dan cari apa penyebab sesungguhnya ada insiden keracunan,” kata Halim, Selasa (4/11/2025).

Ia menyebut, Pemkab Bantul dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama seluruh penanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat sekolah. Langkah itu dilakukan untuk menggali persoalan di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Minggu ini kami akan mengundang seluruh penanggung jawab SPPG di Bantul. Akan kami tanya satu per satu, apa masalahnya, kok ada temuan keracunan seperti kemarin,” ujarnya.

Meskipun menyebut insiden keracunan itu hanya terjadi di beberapa lokasi dan tidak mewakili keseluruhan program MBG, Halim menegaskan evaluasi tetap harus dilakukan. “Ini kecelakaan. Namun, karena menyangkut kesehatan anak-anak kita, tentu harus ditemukan penyebabnya agar tidak terulang lagi,” ujarnya.

Halim juga memastikan kondisi para siswa yang sempat terdampak keracunan beberapa waktu lalu sudah membaik. “Kemarin sudah diasesmen dan alhamdulillah tidak ada yang perlu dirawat inap. Namun, kami tetap harus antisipasi lebih jauh,” imbuhnya.

Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Bantul, Samsu Aryanto, mengungkapkan, kepatuhan SPPG terhadap standar keamanan pangan masih minim di wilayahnya. Dari puluhan dapur penyedia MBG di Bantul, baru satu yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“SLHS wajib dimiliki dapur SPPG yang memberikan layanan MBG untuk menjamin keamanan pangan dan mencegah risiko penyakit akibat makanan tidak higienis,” jelas Samsu.

Untuk memperoleh sertifikat tersebut, SPPG harus mengajukan permohonan resmi disertai dokumen penetapan dari Badan Gizi Nasional, denah dapur, serta bukti bahwa penjamah pangan telah mengikuti kursus keamanan pangan siap saji.

“Dinas kesehatan bersama Puskesmas akan melakukan verifikasi dokumen dan inspeksi lingkungan sebelum sertifikat diterbitkan. Hasil pemeriksaan sampel pangan juga harus memenuhi syarat kelayakan konsumsi dari laboratorium,” katanya.

Jika semua persyaratan terpenuhi, kata dia, pemerintah daerah wajib menerbitkan SLHS paling lambat 14 hari sejak dokumen dinyatakan lengkap. Langkah ini, kata Samsu, menjadi penting untuk memastikan program MBG di Bantul tidak hanya sekadar menyentuh banyak penerima manfaat, tetapi juga aman bagi seluruh murid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.