Defisit Etos Republikan Indonesia Jadi Sorotan dalam Diskusi di UGM

Harianjogja.com, JOGJA—Pengamat politik Rocky Gerung menilai praktik demokrasi Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami penyimpangan serius dari nilai-nilai dasar republik. Menurutnya, arah politik nasional justru semakin menyerupai etos kekuasaan bergaya kerajaan yang minim kendali etik dan akuntabilitas.

Pandangan tersebut disampaikan Rocky Gerung dalam diskusi bertajuk Masa Depan Demokrasi, Polisi, Militer, dan Gerakan Sosial yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (3/2/2026). Dalam forum itu, Rocky mempertanyakan keberadaan etos republikanisme yang semestinya menjadi fondasi sistem kenegaraan Indonesia.

“Kita sebut ini republik, tapi kalau kita cari ke segala sudut, mana etos republikanisme, kita defisit republikanisme,” ujar Rocky dalam diskusi sebagaimana disiarkan dalam Youtube.

Rocky menilai kekuasaan yang berjalan tanpa rambu etik telah menggerus semangat republik. Akumulasi kekuasaan yang tidak disertai kontrol moral dinilainya menjadi ciri utama dari politik yang menjauh dari cita-cita para pendiri bangsa.

Ia juga menyoroti peran strategis perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang penjaga nalar kritis dan ingatan historis republik. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab etis untuk terus melakukan refleksi dan peninjauan ulang terhadap sejarah bangsa.

“Kampus memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan re-invest dan re-visiting terhadap sejarah bangsa guna menghidupkan kembali etos yang hilang,” ujarnya.

Dalam diskusi yang sama, Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar menekankan pentingnya mengembalikan posisi institusi pertahanan dan keamanan sesuai dengan desain konstitusional yang dirancang para pendiri bangsa. Hal ini, menurutnya, krusial untuk menjaga wajah profesional Polri dan TNI di mata publik.

Zainal menjelaskan bahwa sejak perumusan UUD RIS, UUDS 1950, hingga UUD 1945, para perancang konstitusi telah membayangkan pembagian peran yang tegas antara fungsi pertahanan dan keamanan. Kedua institusi tersebut, kata dia, perlu dikembalikan ke posisi tengah agar tidak saling tumpang tindih.

“Harus ditarik dua-duanya kembali ke tengah baik-baik. Kembali ke porsi yang seharusnya, yaitu dibagi dua: satu betul-betul fokus pada pertahanan, dan satu fokus pada keamanan,” ujar Zainal yang akrab disapa Uceng.

Ia mengakui bahwa citra Polri dan TNI dalam berbagai survei mengalami fluktuasi. Namun, menurutnya, persepsi publik tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan institusi. Yang jauh lebih penting adalah membangun desain jangka panjang mengenai wajah ideal kepolisian dan militer di masa depan.

Sementara itu, Karotekkom Divisi TIK Polri Brigjen Pol Indarto memaparkan dua aspek mendasar yang perlu segera dibenahi dalam tubuh kepolisian, yakni kualitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan. Menurutnya, integritas personel hanya dapat terjaga jika didukung oleh tata kelola organisasi yang kuat.

Indarto menegaskan bahwa seketat apa pun aturan teknis, mulai dari SOP, Perkap, hingga Perpol, tidak akan efektif jika tidak diiringi integritas aparat.

Ia menambahkan bahwa Polri kini tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan moral semata dalam pengawasan internal. Perubahan paradigma diperlukan agar pengendalian organisasi berjalan secara sistemik dan objektif.

Sebagai bagian dari pembenahan tersebut, Polri membangun sistem tata kelola yang mendorong personel melakukan analisis untung-rugi sebelum melakukan pelanggaran. Salah satu instrumen utama yang dikembangkan adalah Whistleblowing System (WBS).

“Kita buat sistem di mana kalau Anda melanggar, peluang tertangkapnya besar. Dengan adanya WBS, orang akan berpikir dua kali karena risiko dipenjara tidak sebanding dengan hasil penyimpangan yang didapat,” pungkasnya.

Diskusi ini merupakan bagian dari konferensi yang diselenggarakan oleh Polgov UGM bersama Social Movement Institute. Forum tersebut bertujuan menelusuri kembali akar kekuatan demokrasi Indonesia dalam menghadapi dinamika politik serta perbedaan agenda para aktor.

Konferensi ini juga menganalisis dampak kemerosotan demokrasi sekaligus membaca peran historis dan kontemporer gerakan sosial dalam menjaga kedaulatan rakyat serta mendorong pembaruan di dua institusi besar, yakni Polri dan TNI.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut, diluncurkan Akademi Republikan sebagai respons atas situasi sosial-politik yang dinilai semakin mengabaikan prinsip etika bernegara. Akademi Republikan dikembangkan sebagai ruang pendidikan politik bagi generasi muda melalui penguatan tradisi membaca, berdiskusi, dan berorganisasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News