Advertisement

Jaga Ketahanan Pangan Lumbung Mataraman Dapat Apresiasi dari Menteri Pertanian

Lugas Subarkah
Selasa, 29 Juli 2025 - 16:27 WIB
Maya Herawati
Jaga Ketahanan Pangan Lumbung  Mataraman Dapat Apresiasi dari Menteri Pertanian Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat ditemui media usai Rakordal Triwulan II di Kepatihan, Selasa (29/7/2025). - Harian Jogja/Lugas Subarkah

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA—DIY menjadi salah satu provinsi dengan ketahanan pangan yang baik. Ketersediaan dan distribusi sektor pangan berjalan baik di atas rata-rata nasional. Lumbung Mataraman menjadi salah satu strategi untuk menguatkan ketahanan pangan di DIY.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, mengapresiasi kinerja Pemda DIY dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan daerah dalam Rakordal DIY Triwulan II Tahun 2025, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Selasa (29/7/2025).

Advertisement

Dalam forum ini, Andi menyebut DIY memiliki kontribusi signifikan terhadap sektor pangan nasional. “Jogja termasuk provinsi dengan ketahanan pangan yang baik. Ketersediaannya meningkat, dan kontribusi sektor pangan terhadap Produk Domestik Bruto mencapai lebih dari 14 persen, ini lebih tinggi dari rata-rata nasional,” ujarnya.

Andi juga mengapresiasi praktik evaluasi triwulanan yang dilakukan oleh Pemda DIY melalui Rakordal, yang menurutnya sangat penting sebagai alat refleksi dan penentu arah pembangunan daerah secara menyeluruh. “Dari sini kita bisa melihat perjalanan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor,” katanya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas sinergi dan komitmen dalam penguatan sektor pangan.

BACA JUGA: Pro Kontra Kebijakan Pemblokiran Rekening Bank Nganggur 3 Bulan dan Penyitaan Lahan Mangkrak 2 Tahun

Ia menyebut DIY sebagai salah satu contoh daerah yang progresif dalam mengintegrasikan pertanian dengan program pembangunan daerah.

Rakordal kali ini mengangkat tema Penguatan Ketahanan Pangan di DIY melalui Transformasi dan Optimalisasi Lumbung Mataraman, yang selaras dengan Rencana Pangan Nasional 2025–2029. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada kesempatan itu menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjawab tantangan ketahanan pangan melalui pendekatan yang berbasis masyarakat dan budaya lokal.

“Kami dihadapkan pada tantangan global. Di tahun 2050, dunia diperkirakan akan dihuni 9,6 miliar jiwa. Pola migrasi ke kota meningkat, sementara tekanan terhadap lahan pertanian dan sumber daya makin tinggi,” ungkap Sri Sultan.

DIY juga menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari kurang beragamnya konsumsi pangan bergizi dan aman, tingginya food loss yang menyebabkan peningkatan sampah organik, hingga ancaman alih fungsi lahan pertanian. Juga disebutkan soal rendahnya regenerasi petani muda dan lemahnya kelembagaan pertanian.

Sebagai solusi, Pemda DIY mendorong pengembangan Lumbung Mataraman, sebuah konsep lumbung pangan hidup yang tidak terbatas pada bentuk fisik gudang, melainkan sistem pertanian dan peternakan berbasis rumah tangga dan kelompok tani. Lumbung ini mengusung filosofi Jawa Nandur Opo Sing Dipangan, Mangan Opo Sing Ditandur.

Filosifi ini dalam Bahasa Indonesia berarti menanam apa yang dimakan, dan makan apa yang ditanam. “Konsep ini bukan hanya soal swasembada pangan, tapi juga kemandirian dan kedaulatan pangan berbasis masyarakat,” terang Sri Sultan.

Lumbung Mataraman didorong untuk berkembang di tingkat kalurahan/kelurahan dan mendukung ketahanan pangan dari sektor unggulan seperti padi, jagung, hortikultura, perikanan, dan peternakan.

Sri Sultan juga memberi perhatian pada para juara Lomba Kalurahan dan Kelurahan DIY 2025 agar mereka dapat memimpin transformasi ini di tingkat lokal, sekaligus berkontribusi terhadap penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, Sri Sultan juga menyampaikan evaluasi kinerja perangkat daerah yang rutin diekspos melalui Rakordal sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Ia menyampaikan bahwa secara umum, rerata kinerja perangkat daerah pada Triwulan II 2025 berada pada predikat Baik.

 Pengguna Anggaran Terbaik adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY; Pengguna Anggaran Terendahadalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY (Disdikpora); Kuasa Pengguna Anggaran Terbaik adalah Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJKS); Kuasa Pengguna Anggaran Terendah adalah Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo; SMK BLUD Terbaik SMKN 6 Yogyakarta; SMK BLUD Terendah, SMKN 1 Pandak.

 “Saya harap capaian ini tidak membuat puas diri. Kepala OPD harus terus reflektif dan melakukan evaluasi mikro terhadap dampak nyata program. Sudahkah membawa manfaat bagi kemaslahatan masyarakat?” tegas Sri Sultan.

Sultan juga menekankan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara substansial, bukan sekadar administratif. “Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk mengatasi persoalan publik yang makin kompleks,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti, dalam paparannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,11% (yoy) pada Triwulan I 2025, menempati posisi tertinggi kedua di Pulau Jawa. Sektor pertanian dan perdagangan menjadi penyerap tenaga kerja utama, sementara tingkat pengangguran lebih rendah dari rata-rata nasional.

Inflasi masih terkendali, meskipun tren kenaikan hingga pertengahan tahun perlu diwaspadai. Ekspor DIY meningkat hingga Mei 2025, diikuti kenaikan impor bahan baku. Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan, terutama dari Malaysia, Singapura, dan Tiongkok, meningkat dengan Sleman menjadi destinasi favorit wisatawan Nusantara.

“Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan menurun menjadi 10,23 persen dan gini ratio DIY juga sedikit membaik. Seluruh kecamatan di DIY tercatat dalam kategori Ketahanan Pangan Tahan dan Sangat Tahan pada 2024,” kata Ni Made.

Hingga akhir Triwulan II, sebagian besar indikator strategis menunjukkan capaian positif. Namun, terdapat deviasi 10,62% pada realisasi keuangan karena efisiensi belanja dan keterlambatan transfer anggaran pusat. Deviasi realisasi fisik relatif kecil dan disebabkan faktor administratif. Ni Made menekankan pentingnya sinkronisasi dan ketepatan pelaksanaan untuk menjaga capaian pembangunan hingga akhir tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terkait

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

PPTAK Nyatakan 10 Juta Rekening Bansos Dormant 3 Tahun, Dana Mengendap Rp2,1 Triliun

News
| Selasa, 29 Juli 2025, 21:57 WIB

Advertisement

alt

Agenda Wisata di Jogja Pekan Ini, 26-31 Juli 2025, Bantul Creative Expo, Jogja International Kite Festival hingga Tour de Merapi 2025

Wisata
| Sabtu, 26 Juli 2025, 05:57 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement