Sensus Ekonomi Kota Jogja Capai 46 Persen, Pengisian Data Lewat CAPI
BPS Kota Jogja mencatat Sensus Ekonomi 2026 mencapai 46%. Responden kini dapat mengisi data mandiri melalui layanan CAPI.
Ilustrasi pengolahan sampah./Pixabay
Harianjogja.com, JOGJA–Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengaku masih memerlukan waktu untuk merealisasikan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang digagas pemerintah pusat.
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo menuturkan proyek tempat pengolahan sampah menjadi energi tersebut merupakan program dari pemerintah pusat yang melibatkan sejumlah daerah di DIY, seperti Kota Jogja, Sleman, Bantul, dan Kulonprogo. Menurutnya, daerah-daerah tersebut telah sepakat mendukung rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
“Itu saya kira programnya pemerintah pusat, sehingga kota mendukung. Kemarin sudah ada informasi awal bahwa Jogja, Sleman, Bantul, [dan] Kulonprogo supaya bergabung kemudian nanti sepakat untuk membangun olah sampah menjadi energi listrik,” kata Hasto Rabu (10/8/2205).
BACA JUGA: Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Waspada Hujan Disertai Petir
Menurutnya, Pemkot Jogja bersama daerah lain sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait program ini. Meski begitu, menurutnya proses realisasi diperkirakan masih membutuhkan waktu cukup lama.
“Namun demikian itu kan butuh proses lama. Harus ditentukan dulu tempatnya, apakah di Bantul atau di Kulonprogo. Setelah itu membangunnya butuh waktu kurang lebih dua tahun,” katanya.
Menurutnya,dia berharap ketika program tersebut berhasil dijalankan, pengelolaan sampah di DIY dapat lebih optimal karena mendapat dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan pemerintah pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPS Kota Jogja mencatat Sensus Ekonomi 2026 mencapai 46%. Responden kini dapat mengisi data mandiri melalui layanan CAPI.
Danantara membuka pendaftaran Lenders Panel untuk pembiayaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 28 Juli 2026.
Dinsos Bantul memperkuat pengawasan dan pembinaan anak jalanan untuk mencegah eksploitasi anak di sejumlah titik rawan.
Pemerintah menyiapkan akses tol untuk Kawasan Industri Kendaraan Nasional di Subang guna mendukung manufaktur kendaraan listrik nasional.
BI dan pemerintah memperkuat GPIPS untuk mengendalikan inflasi pangan dan mengantisipasi dampak El Nino di berbagai wilayah Indonesia.
PGRI menyampaikan persoalan kekurangan guru di DIY hingga pengangkatan guru honorer saat audiensi dengan Wakil Gubernur DIY.