Dishub Bantul Tertibkan PKU dengan Tagihan Listrik Membengkak
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
Petugas Kalurahan Bangunharjo menunjukkan fasilitas pengolahan sampah organik dengan metode komposter dan lubang biopori di kantor kalurahan setempat, Rabu (24/9/2025). /Harian Jogja-Yosef Leon.
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul sedang menyiapkan program dalam menangani persoalan sampah, khususnya organik yang proporsinya mencapai 70 persen dari total timbunan harian.
Program itu nantinya akan mengintrusikan warga untuk mengolah secara mandiri sampah organiknya melalui lubang biopori atau komposter.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan, sampah organik memang masih jadi salah satu persoalan di wilayahnya. Selama ini kebiasaan warga rumah tangga sulit untuk mengolah sampah jenis itu lantaran langsung dibuang saja ke tempat pengolahan sampah, padahal sulit untuk dibakar.
BACA JUGA: PLN Gelar Lomba Tata Kelola PDKB 2025 di Semarang
“Sampai hari ini saya belum menemukan mesin pemusnah sampah organik yang efektif, mampu menghancurkan dalam jumlah besar dengan cepat. Maka, jalan keluar yang paling realistis adalah setiap rumah tangga mengelola sampah organiknya sendiri,” ujar Halim, Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, cara sederhana seperti membuat lubang biopori atau komposter terbukti mampu menyuburkan tanah sekaligus mengurangi timbunan sampah. Pihaknya dalam waktu dekat akan mengeluarkan instruksi kepada lurah agar dana program Pemberdayaan Pembangunan Berbasis Padukuhan (P2BMP) digunakan untuk mendukung pembuatan biopori di rumah-rumah warga.
“Seluruh kalurahan nanti kami minta punya alat bor biopori. P2BMP bisa dipakai membeli paralon untuk warga miskin. Sedangkan warga yang mampu, termasuk ASN, mestinya bisa membiayai sendiri,” kata Halim.
Pemkab Bantul berharap permasalahan sampah bisa dipangkas sejak dari sumbernya. Prinsipnya setiap warga bertanggung jawab atas sampah yang ia hasilkan, baik dengan mengelolanya sendiri maupun membayar pihak lain secara resmi bukan membuang sembarangan di sungai atau jalanan.
Lurah Bangunharjo, Nur Hidayat menyatakan, pengolahan sampah organik sudah mulai dijalankan di wilayahnya oleh para ASN dan perangkat desa setempat. Ia mengklaim setidaknya 40 aparatur di wilayahnya sudah memasang fasilitas pengolahan sampah organik di rumah masing-masing.
“Warga kami menghasilkan sekitar 4–5 ton sampah organik setiap hari. Kalau semua bisa dikelola di rumah, beban TPS akan sangat berkurang. Kami sudah beberapa kali mengadakan edukasi dan pelatihan, termasuk menyediakan komposter lewat dana P2BMP sebesar Rp50 juta,” kata Nur.
BACA JUGA: Beasiswa Cendekia Baznas Rusia 2025 Resmi Dibuka, Cek di Sini!
Ia menambahkan, ke depan pihaknya siap mendukung instruksi Pemkab Bantul untuk memperluas gerakan biopori hingga ke tingkat rumah tangga. “Kalau tidak selesai di rumah, permasalahan sampah tidak akan pernah tuntas. Ini butuh kesadaran bersama,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
JMS 2026 mempertemukan ratusan media lokal Jawa Tengah untuk menyusun strategi menghadapi disrupsi digital dan tantangan AI.
Aktivis Global Sumud Flotilla mengaku mengalami sengatan listrik dan kekerasan fisik saat ditahan Israel usai misi kemanusiaan menuju Gaza.
Tingkat pengangguran DIY turun menjadi 3,05% pada Februari 2026. Pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif jadi penyerap tenaga kerja utama.
Harga cabai rawit merah nasional mencapai Rp57.650 per kg menurut data PIHPS Kamis pagi. Telur ayam ras dijual Rp32.500 per kg.
Revisi UU HAM disiapkan untuk melindungi aktivis dan pembela HAM dari kriminalisasi serta memperkuat hak digital dan lingkungan hidup.