Ekonomi DIY Tumbuh Lebih Tinggi dari Nasional, UMKM Jadi Penopang

Harianjogja.com, JOGJA — Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam satu tahun terakhir di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Struktur ekonomi DIY yang ditopang sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai membuat daerah ini lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 tumbuh sebesar 5,49% (year-on-year). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi, yaitu 9,38%, sedangkan dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 7,73%.

Sementara pada triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024, ekonomi DIY tumbuh 5,11% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi yang tertinggi dengan pertumbuhan 14,83%, dan dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) meningkat 4,80%.

Capaian ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan II-2025 hanya mencapai 5,12% (y-on-y) dan pada triwulan I-2025 sebesar 4,87% (y-on-y).

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Timotius Apriyanto, menilai kinerja ekonomi DIY cukup baik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“UMKM menjadi tulang punggung perekonomian DIY. Itu yang membuat ekonomi DIY lebih tangguh dibandingkan ekonomi berbasis konglomerasi,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, sektor industri besar lebih rentan terhadap gejolak global, sementara UMKM cenderung lebih adaptif. Penguatan sektor UMKM, kata dia, akan memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan pertanian.

“Pertumbuhan ekonomi DIY, terutama di sektor UMKM, sudah sejalan dengan target pemerintah. Hanya saja, pemerintah perlu konsisten dalam penegakan hukum dan melakukan debirokratisasi di sisi perizinan untuk menekan biaya ekonomi tinggi,” tambahnya.

Ia menilai pada awal masa pemerintahan Prabowo–Gibran, arah kebijakan ekonomi sempat belum jelas. Namun, penunjukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilainya menjadi sinyal positif bagi dunia usaha.

“Karakter ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila, yang berpihak pada keadilan sosial. Konsekuensinya pajak bisa tinggi, tetapi kami melihat harapan baru melalui berbagai stimulus dan kebijakan reformasi, termasuk penegakan hukum di Direktorat Bea Cukai dan Pajak,” jelasnya.

Timotius menilai langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pasar (market confidence) serta memperkuat sektor industri dan perdagangan nasional.

“Harapannya, di tengah ketidakpastian global dan dinamika geopolitik, dengan kepemimpinan ekonomi yang kuat, pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa lebih optimistis,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh peningkatan lapangan kerja. Pesatnya transformasi digital, menurutnya, justru menimbulkan paradoks baru dalam pasar tenaga kerja.

“Transformasi digital membuat pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan penyerapan tenaga kerja. Sekarang, satu persen pertumbuhan ekonomi belum tentu menciptakan 100.000 lapangan kerja. Maka, transformasi digital harus diarahkan agar inklusif dan berdampak nyata,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News