Dana Desa Bantul 2026 Turun Rp18 Miliar Dibandingkan Tahun Lalu

Harianjogja.com, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul dipastikan bakal menerima dana desa (DD) lebih kecil pada tahun 2026. Dari semula sekitar Rp121 miliar pada 2025, turun menjadi sekitar Rp102 miliar atau berkurang sekitar Rp18 miliar.

Pemangkasan ini seiring dengan kebijakan pengurangan transfer ke daerah (TKD) yang dipastikan berdampak langsung pada perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat kalurahan.

Lurah Seloharjo, Kapanewon Pundong, Mahardi Badrun menyebut, pemangkasan DD dari pusat mencapai sekitar 16 persen per kabupaten dari yang diterima pada tahun lalu. Pada 2025 ini desa itu menerima DD sekitar Rp2 miliar, tetapi sudah dipangkas Rp300 juta akibat efisiensi anggaran. 

“Untuk yang di 2026 kami belum tahu pasti berapa besarannya per desa. Namun kalau benar dipotong 30 persen seperti arahan awal, ya jelas akan terasa berat,” katanya, Rabu (29/10/2025). 

Menurut Mahardi, para lurah di Bantul juga mengeluhkan munculnya wacana agar desa mencari pinjaman melalui Koperasi Desa Merah Putih untuk menutupi kekurangan dana pembangunan. Ia menilai hal ini bisa menjadi beban baru bagi pemerintah desa jika tidak disertai perhitungan matang.

“Kalau sampai disuruh pinjam, risikonya besar. Apalagi kalau koperasi itu nanti kesulitan mengangsur. Banyak rekan lurah lain juga keberatan,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Mahardi memastikan Seloharjo akan fokus pada tiga program wajib dalam penggunaan DD yakni ketahanan pangan, bantuan langsung tunai, dan penanganan stunting. Program pemberdayaan dan infrastruktur kemungkinan akan dikurangi atau ditunda.

“Yang wajib tetap jalan. Namun kegiatan lain seperti infrastruktur ya harus realistis. Dana turun, ya program disesuaikan,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Bantul, Hermawan Setiaji mengatakan, proses perencanaan DD tahun 2026 sebenarnya sudah berjalan saat kabar pemangkasan muncul. Hal ini membuat desa perlu menyesuaikan kembali prioritas kegiatan.

“Dana desa tahun depan berkurang sekitar Rp18 miliar dari tahun ini. Kalau dibagi ke 75 kalurahan, ya otomatis tiap desa akan merasakan dampaknya. Program yang sudah direncanakan harus disesuaikan dengan kondisi ini,” ujar Hermawan. 

Ia menyebut, pemerintah desa diminta lebih selektif ke depannya. Prioritas program hendaknya diarahkan pada kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti ketahanan pangan, penanganan stunting, dan bantuan langsung tunai. 

Hermawan menambahkan, DPMK akan terus mendampingi desa dalam melakukan penyesuaian perencanaan dan memastikan program prioritas tetap terlaksana. “Kuncinya penataan ulang anggaran sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Tidak semua harus dikerjakan sekaligus,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.