Pemkot Jogja Anggarkan Rp10 M untuk Konversi Bentor ke Listrik

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja berencana mengalokasikan anggaran untuk konversi becak motor (bentor) menjadi becak listrik (betrik) pada 2026. Ribuan bentor ditarget dikonversi agar lebih ramah lingkungan dan tetap mempertahankan identitas becak sebagai kendaraan tradisional kota budaya.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyampaikan Pemkot Jogja berencana mengadakan 1.000 unit mesin listrik untuk dipasang pada bentor. Konversi dilakukan hanya pada bagian mesin, sementara rangka becak tetap dipertahankan.

“Kami mengusulkan untuk kita anggarkan, mudah-mudahan disetujui oleh semua pihak, dibantu dibelikan mesin listriknya,” ujar Hasto, Selasa (18/11/2025).

Menurut Hasto, biaya pengadaan mesin listrik diperkirakan Rp10 juta per unit, sehingga total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp10 miliar untuk 1.000 bentor.

Anggaran tersebut akan diajukan melalui APBD Kota Jogja 2026, meski tidak menutup kemungkinan sebagian dibiayai menggunakan Dana Keistimewaan (Danais). “Bisa dari APBD, bisa juga dari Dana Istimewa. Nanti dirembuk tahun 2026. Harapan saya begitu,” jelasnya.

Hasto menegaskan konversi bentor dilakukan tanpa menghilangkan ciri khas becak sebagai ikon Kota Jogja.

“Alangkah indahnya kalau kita masih punya becak seperti sekarang, tapi tidak ada suara mesinnya yang keras, hanya pakai listrik saja. Tidak perlu struktur baru, becak yang ada saja mesinnya diturunkan, diganti ditempel listrik,” katanya.

Meski demikian, 1.000 unit yang akan dikonversi belum mencakup seluruh bentor di Kota Jogja. Terkait bentor lain yang belum tersentuh program ini, Hasto menunggu petunjuk teknis dari Pemda DIY mengenai mekanisme penertibannya. “Saya nunggu petunjuk dulu. Teknisnya belum,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Jogja, Sinarbiyat Nujanat, mengungkapkan rencana konversi bentor menjadi betrik tersebut belum pernah masuk dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar).

“Saya belum mendengar. Kemarin di Banggar juga enggak muncul dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah [TAPBD],” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News