DPRD-Pemda DIY Sepakati RAPBD 2026, Fokus Desa dan Lapangan Kerja

Harianjogja.com, JOGJA–DPRD DIY bersama Pemda DIY resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DIY 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (26/11/2025). Kesepakatan ini menjadi pijakan awal pengelolaan fiskal daerah di tahun mendatang, termasuk strategi menutup defisit dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.

Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, mengungkapkan pendapatan daerah 2026 diproyeksikan mencapai Rp5,07 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,82 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp3,24 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sekitar Rp7,8 miliar. Menurutnya, optimalisasi PAD tetap menjadi tantangan, terutama karena tingginya jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak.

“Pendapatan Asli Daerah kita kan paling besar dari pajak kendaraan bermotor. Ini gimana caranya agar motor-motor yang selama ini pajaknya sudah berapa tahun tidak dibayar, agar wajib pajaknya ditelusuri, mungkin dikasih surat atau bagaimana,” ujarnya.

Belanja daerah 2026 dirancang mencapai Rp5,43 triliun, yang meliputi belanja operasional sebesar Rp3,54 triliun, belanja modal sekitar Rp783 miliar, belanja tidak terduga Rp15 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp1,08 triliun. Dengan struktur tersebut, RAPBD DIY 2026 menetapkan defisit Rp356 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai serupa.

Imam menjelaskan bahwa pembangunan 2026 salah satunya difokuskan pada penguatan tingkat kelurahan dan desa melalui konsolidasi anggaran lintas pemda kabupaten/kota dan pemerintah desa. Penguatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang masih muncul di DIY.

Ia juga menyoroti pentingnya perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan berbasis minat di balai latihan kerja yang terkoordinasi dengan pemerintah pusat. Program padat karya tingkat kelurahan dinilai bisa mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka.

DPRD DIY turut menekankan agar penyertaan modal BUMD dibarengi target yang lebih terukur sehingga kontribusi terhadap PAD semakin optimal. Pemanfaatan aset daerah termasuk aset bernilai sejarah disebut sebagai peluang peningkatan pendapatan.

Selain itu, DPRD juga mendorong pemanfaatan ruang milik jalan seperti penggunaan jaringan fiber optik, serta mengajak BUMN, BUMD, dan sektor swasta berpartisipasi melalui program CSR untuk mendukung pembangunan yang belum dapat dibiayai APBD karena keterbatasan fiskal.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 telah diselesaikan tepat waktu. Rancangan peraturan daerah tentang APBD 2026 akan segera diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan.

Optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja diproyeksikan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal DIY pada 2026. Pemerintah daerah menilai sinkronisasi program lintas sektor akan memperkuat realisasi program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga peningkatan kualitas layanan publik.

Selain itu, pemda juga membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan lembaga filantropi, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat untuk mendukung program pembangunan daerah. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News