Kualitas Konstruksi Indonesia Dinilai Masih Layak

Harianjogja.com, BANTUL— Kualitas konstruksi bangunan di Indonesia dinilai masih berada pada level layak meski beberapa kasus kegagalan konstruksi kerap mencuat belakangan ini. Persentasenya disebut sangat kecil dibanding jumlah total bangunan yang telah berdiri.

Aksan Kawanda dari Geotechnical Engineering Geotech Efathama menjelaskan, sebagian besar struktur yang dibangun di Indonesia telah memenuhi standar kelayakan. Kabar kegagalan konstruksi yang muncul, menurutnya, tidak mewakili keseluruhan kondisi di lapangan.

“Dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada rasanya kegagalan itu kecil sekali,” ujarnya di sela Seminar, Short Course, Pelatihan dan Pameran Produk Konstruksi HAKI Komda DIY di Hotel Grand Rohan, Bantul, Rabu (26/11).

Ia menjelaskan kualitas pekerjaan konstruksi banyak terbantu oleh sosialisasi rutin mengenai pembaruan aturan, metode, manual, dan standar pelaksanaan kepada para profesional.

Kawanda juga menekankan pentingnya pengerjaan retrofitting, yakni peningkatan struktural untuk memperkuat bangunan, bukan sekadar membuat laporan kelayakan tanpa dasar fakta.

Ketua Umum HAKI Pusat, Prof. Iswandi Imran MIT, mengatakan kegiatan seminar menjadi ruang penting untuk memperbarui pemahaman para praktisi konstruksi, terutama terkait evaluasi, pemeliharaan, dan retrofit bangunan.

“Tema ini relevan untuk menjamin keamanan bangunan yang menaungi kegiatan publik dan masyarakat. Kita bicara masa depan, future generation,” ungkapnya.

Iswandi menambahkan sudah ada prosedur resmi untuk memastikan keamanan bangunan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Seluruh bangunan, dari rumah sederhana hingga gedung bertingkat, wajib mengantongi PBG yang dinilai oleh Tim Profesional Ahli (TPA).

Prosedur ini memastikan desain mematuhi standar SNI, baik untuk beban harian maupun beban khusus seperti gempa. Ia menyebut DKI Jakarta sebagai daerah yang cukup konsisten menjalankan proses pemeriksaan tersebut.

Meski demikian, Iswandi mengakui penerapan PBG di berbagai daerah belum sepenuhnya ideal. Masih banyak kasus bangunan, termasuk pondok pesantren, yang berdiri tanpa kelengkapan dokumen. Ia menegaskan PBG bukan hambatan, tetapi instrumen untuk memastikan keamanan konstruksi.

HAKI berharap pelaku industri konstruksi terus mengikuti perkembangan teknologi dan penerapannya sehingga menghasilkan bangunan sipil yang kokoh dan mampu menghadapi risiko bencana.

Workshop & Short Course HAKI 2025 berlangsung selama dua hari, 26–27 November 2025, di Grand Rohan Hotel Yogyakarta dengan dukungan sejumlah perusahaan konstruksi nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News