Efisiensi Anggaran, Rapat ASN Kulonprogo Hanya Disuguh Air Putih

Harianjogja.com, KULONPROGO—Efisiensi anggaran memaksa rapat internal aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo hanya disuguh minum air putih, tanpa ada makan atau snack sepanjang 2026 nanti.

Di 2025 ini sendiri anggaran makan dan minum ASN sudah dikurangi sekitar Rp53 miliar dibanding 2024 tetapi efisiensi berlanjut sehingga tahun depan kembali berkurang.

Sekretaris Daerah Kulonprogo, Triyono membenarkan hal tersebut. Menurutnya, tahun depan penurunan anggaran makan minum untuk ASN berkurang mencapai Rp120 miliar.

"Karena itu untuk makan minum rapat sudah tidak ada lagi di organisasi perangkat daerah. Kalau tahun 2024 kalau rapat masih ada makan kalau rapat sampai jam 1 siang, tahun ini tidak ada makan hanya ada snack, tahun 2026 sudah tidak ada lagi hanya air putih saja," katanya, Senin (1/12/2025).

Sehingga jamuan makan dan minum itu hanya untuk di DPRD, jamuan tamu Bupati dan Wakil Bupati. Ia menegaskan jamuan makan dan minum rapat sudah tidak ada. 'Masing-masing OPD hanya kami berikan anggaran beli galon untuk beli sendiri-sendiri," kata Triyono.

Anggaran listrik juga ditekan ketika malam harinya lampu di dalam ruangan yang tidak terpakai agar dimatikan. Efisiensi anggaran menyasar dana operasional untuk para ASN di lingkungan Pemkab Kulonprogo.

Triyono menegaskan, rapat internal ASN di seluruh OPD yang tidak mengundang eksternal dipastikan hanya tersedia minum saja. Itu pun bisa saja minum yang disediakan dari galon di masing-masing OPD. "Harus rapat mengundang pihak ketiga atau dari luar masih difasilitasi adanya snack. Kalau rapat ASN saja hanya minum air putih saja," ucapnya.

Triyono mengungkapkan, kondisi tersebut karena adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat sebesar sekitar Rp117 miliar. Pengurangan itu mengakibatkan penurunan pendapatan Kulonprogo. Bahkan kata Triyono total pengurangan untuk 2026 di Kulonprogo mencapai sekitar Rp120 miliar yang terdiri dari dana TKD pusat dan beberapa opsen pajak.

"Untuk efisiensi anggaran sudah ada Surat Edaran dari saya (Sekda, red) untuk guidance para OPD melakukan penataan anggaran," ucapnya.

Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulonprogo, Sri Sugiyarti menambahkan, proses efisiensi ini tentu tidak mudah dilakukan. Menurutnya, ketika sudah dicanangkan efisiensi anggaran belum tentu pas dan tepat.

Namun, kini sudah ada RAPBD Kulonprogo 2026 yang ditetapkan antara Bupati Kulonprogo dan DPRD Kulonprogo. Selanjutnya akan dijadikan Perda APBD 2026.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.