Hibah Padukuhan Sleman Dipangkas, Program 2026 Dievaluasi Lagi

Harianjogja.com, SLEMAN—Ketua Paguyuban Dukuh Dukuh Cokro Pamungkas, Sukiman Hadiwijoyo menyebut dana Rp25 juta tak cukup untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum, sehingga rencana kegiatan 2026 yang dibuat berdasarkan pagu awal Rp50 juta kini harus direvisi.

“Membangun padukuhan dengan dana Rp25 juta atau Rp30 juta tentu sulit. Mau mengaspal jalan 150 meter saja butuh sekitar Rp50 juta,” kata Sukiman ditemui di Pendopo Parasamya, Senin (1/12/2025).

Para dukuh juga telah melakukan persiapan rencana pembangunan pada 2026 dengan mendasarkan pada hibah dana sesuai rencana awal Rp50 juta. Akibat adanya refokusing (pengalihan fokus anggaran), mereka kini harus menyesuaikan kembali prioritas program.

Sukiman menyatakan tidak kecewa dan dapat memahami situasi keuangan daerah. Pengurangan hibah dana tersebut juga merupakan imbas dari pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat. Paling tidak, dana Rp25 juta tersebut masih bisa digunakan untuk melakukan perbaikan ringan atau pembangunan kecil seperti pembuatan talud atau cor blok.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengatakan ia memang sempat berencana memberikan hibah dana Rp50 juta pada 2026 untuk setiap padukuhan di Sleman. “Tapi bukan janji, karena memang kami melihat situasi kemampuan fiskal daerah. Kami mengandaikan tidak ada pemangkasan transfer keuangan daerah,” kata Harda.

Pemkab juga akan memberikan bantuan dalam penggunaan hibah dana tersebut. Harda menyatakan, pembangunan di tingkat padukuhan sebenarnya selaras dengan pembangunan yang telah Pemkab rencanakan. “Nantinya tetap tematik dan harus menyambung dengan program kegiatan yang sudah ada,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman, Y. Gustan Ganda, mengatakan program hibah dana jika menggunakan rencana awal Rp50 juta per padukuhan membutuhkan anggaran yang terlalu besar. Pemkab harus mengalokasikan sekitar Rp60,6 miliar. Anggaran yang besar ini berpotensi mengurangi porsi program pembangunan di perangkat daerah lain.

Ganda menyarankan agar dilakukan kajian sebelum menyalurkan hibah dana tersebut agar pelaksanaannya lancar dan pertanggungjawabannya transparan. Ganda tidak ingin kasus dugaan korupsi pengadaan bandwidth terulang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News