Retakan Tanah Meluas, 8 KK Sriharjo Diminta Mengungsi

Harianjogja.com, BANTUL—BPBD Bantul kembali menemukan retakan struktur tanah di Sriharjo yang membahayakan, membuat total delapan keluarga kini diwajibkan mengungsi sementara.

Sebagian warga menempati rumah kerabat karena merasa lebih nyaman dibanding lokasi pengungsian di Sompok yang telah disediakan. BPBD menyebut langkah pengosongan rumah menjadi penting untuk menghindari risiko pergerakan tanah yang sulit diprediksi.

Pemerintah kalurahan memastikan lahan relokasi telah disiapkan dan kini menunggu proses administrasi untuk diserahkan ke DPUPKP. Setelah status lahan jelas, pembangunan rumah bagi warga terdampak akan dijadwalkan dalam anggaran 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amrudin, menjelaskan langkah ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian penanganan pascakejadian longsor pada 21 November lalu.

Menurut Mujahid, tujuh kepala keluarga lebih dulu diminta mengungsi sejak kejadian sebelumnya karena tinggal di area rawan. BPBD telah menyiapkan tempat pengungsian di Posko Relawan Sompok. Namun, sebagian warga memilih tinggal sementara di rumah saudara karena merasa lebih nyaman.

“Awalnya tujuh KK sudah kami fasilitasi untuk mengungsi. Tempatnya di dusun Sompok sudah disiapkan, tetapi masyarakat menghendaki mengungsi di rumah keluarga yang dianggap lebih nyaman,” kata Mujahid, Kamis (11/12).

Namun, BPBD menemukan satu rumah tambahan mengalami retakan struktur tanah. Setelah dilakukan survei, kondisi rumah dinyatakan membahayakan jika terus ditempati.

“Ada satu rumah yang retak struktur tanahnya. Setelah kami survei bersama tim, kondisinya membahayakan. Kami sarankan untuk mengungsi sementara,” ujarnya.

Warga pemilik rumah tersebut bersedia mengungsi. Pemerintah Kalurahan Sriharjo juga telah menyediakan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi relokasi. Mujahid menegaskan relokasi ini akan terintegrasi dengan rencana relokasi warga lain yang sebelumnya sudah terdampak.

“Kalurahan Sriharjo sudah siap menyediakan tanah untuk relokasi. Pembangunan rumahnya nanti dilakukan DPUPKP setelah status tanah benar-benar jelas,” kata Mujahid.

IDPUPKP mempertimbangkan waktu pembangunan karena anggaran tahun 2025 sudah hampir selesai. Dengan pertimbangan teknis dan administrasi tersebut, pembangunan rumah relokasi kemungkinan besar baru akan dilaksanakan pada 2026.

“DPUPKP siap membangunkan rumah, tetapi menunggu kejelasan tanah dan kesiapan anggaran. Rencana pembangunan kemungkinan pada 2026,” katanya.

Mmeski pemerintah menyediakan tempat pengungsian di Sompok, yang jaraknya sekitar satu kilometer dari rumah warga, orang yang bersangkutan memilih tinggal sementara di rumah orang tua atau saudaranya.

“Kami sarankan untuk mengungsi karena ada keluarga juga yang harus diamankan dari potensi risiko. Warga itu bersedia dan memilih tinggal di orang tuanya,” ucap Mujahid.

Ia menambahkan proses komunikasi dengan warga terdampak juga melibatkan perangkat desa, termasuk pihak yang selama ini mengikuti perkembangan secara langsung.

BPBD memastikan proses pendampingan terus berjalan hingga relokasi terealisasi sesuai rencana. Warga diminta tetap waspada dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.