Komisi B DPRD Kota Jogja Minta Target Pendapatan 2027 Realistis
Komisi B DPRD Kota Jogja Soroti Penurunan Pendapatan Taman Budaya, Target 2027 Diminta Realistis
Lokasi bekas Tempat Parkir Senopati. /Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA —Plataran Senopati Jogja resmi dibuka sebagai sentra kuliner baru yang memberdayakan eks juru parkir dan pedagang terdampak larangan parkir bus wisata di kawasan tersebut.
Kawasan bekas parkir bus wisata di Jalan Senopati kini bertransformasi menjadi sentra kuliner bernama Plataran Senopati Jogja. Foodcourt ini mulai beroperasi Sabtu (2/5/2026) sebagai solusi ekonomi bagi para juru parkir (jukir) dan pedagang yang kehilangan penghasilan akibat kebijakan larangan parkir bus.
Koordinator Plataran Senopati, Andi Irwanto, menjelaskan konsep kawasan ini mengadopsi penataan kuliner di kawasan Alun-Alun Utara. Ia mengaku mendapat arahan langsung dari Wali Kota Jogja untuk mempelajari pengelolaan kawasan tersebut sebelum diterapkan di Senopati.
“Saya belajar dari Alun-Alun Utara, termasuk dari Pendopo Lawas. Kami dibimbing teman-teman di sana, lalu mencoba menerapkan konsep serupa di sini,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Konsep utama yang diterapkan adalah “dapur bersih”, yakni tanpa aktivitas memasak berat di lokasi. Pedagang hanya memanaskan makanan ringan seperti air, sementara makanan utama berasal dari titipan pelaku UMKM, terutama eks pedagang Senopati.
Saat ini, Plataran Senopati melibatkan 33 pedagang lapak, 20 pedagang asongan, dan 15 juru parkir. Secara keseluruhan, hampir 100 pelaku usaha sebelumnya terdampak, meski sebagian telah beralih profesi atau berpindah lokasi.
Pengembangan kawasan ini sepenuhnya didanai secara swadaya. Sebanyak 68 anggota komunitas menyetor iuran masing-masing Rp1,5 juta sehingga terkumpul sekitar Rp102 juta untuk pengadaan gerobak, lampu, dan perlengkapan dapur.
“Semua murni dari iuran teman-teman, tidak ada bantuan dari luar,” kata Andi.
Dari sisi kuliner, Plataran Senopati Jogja menghadirkan menu khas angkringan seperti nasi kucing, sate usus, sate telur, tahu bacem, hingga minuman tradisional seperti wedang jahe dan ronde. Harga dibuat terjangkau dan ditampilkan secara terbuka guna menghindari praktik “nuthuk”.
“Kita sedikit lebih tinggi dari angkringan pinggir jalan, tapi tetap aman dan transparan. Semua harga sudah tertera,” katanya.
Lokasinya yang strategis di sekitar Titik Nol Kilometer Yogyakarta, dekat Malioboro, Museum Sonobudoyo, dan Keraton Yogyakarta menjadikan kawasan ini berpotensi sebagai destinasi wisata kuliner baru di Kota Jogja.
Ketua Koperasi Plataran Senopati, Harjito, menyebut kehadiran kawasan ini menjadi jawaban atas hilangnya sumber penghasilan warga akibat penutupan parkir bus wisata.
“Dengan ditutupnya bus, pendapatan kami nol. Padahal komunitas di sini bisa mencapai seribuan orang jika termasuk keluarga. Ini sangat berdampak,” ujarnya.
Ia berharap Plataran Senopati mampu menggerakkan kembali ekonomi warga sekaligus menjadi alternatif wisata kuliner Jogja yang menarik bagi pengunjung.
Sementara itu, salah satu pengunjung, Arsha Shara (13), mengaku puas dengan sajian yang ditawarkan. “Enak banget dan harganya murah. Banyak pilihan makanan tradisional dan modern,” ujarnya.
Ia menggambarkan antusiasme pengunjung terhadap Plataran Senopati Jogja yang saat ini masih dalam tahap uji coba dan beroperasi pukul 16.00–23.00 WIB sambil menunggu peresmian resmi dari Wali Kota Jogja dalam waktu dekat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi B DPRD Kota Jogja Soroti Penurunan Pendapatan Taman Budaya, Target 2027 Diminta Realistis
PSEL DIY ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 18-20 MW untuk sekitar 15.000 rumah.
KY memastikan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc MA 2026 transparan. Publik bisa memantau proses dan memberi informasi rekam jejak calon.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Kereta pertama berangkat 05.05 WIB, tarif tetap Rp8.000.
PSEL Piyungan ditargetkan groundbreaking Desember 2026. Proyek senilai Rp2,5 triliun-Rp3 triliun ini mulai dibangun Januari 2027.
Polisi menyiagakan puluhan personel setelah massa membakar sejumlah kantor pemerintah di Ilaga, Puncak, Papua Tengah.