Tak Hanya Lulusan Rendah, TPPO Kini Sasar Sarjana hingga Magister

Harianjogja.com, KULONPROGO—Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengungkap tren baru dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok penawaran kerja di luar negeri. Korban tidak lagi didominasi masyarakat berpendidikan rendah, tetapi juga telah menyasar lulusan perguruan tinggi bergelar sarjana (S1) hingga magister (S2) yang tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi melalui media sosial.

Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imipas, Agus Waluyo, mengatakan kasus yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar dan Kamboja menunjukkan bahwa pelaku TPPO kini memanfaatkan platform digital untuk merekrut korban dari kalangan terdidik.

"Yang menarik, seperti yang kemarin terjadi di Myanmar maupun Kamboja, korban-korbannya justru tingkat pendidikannya lulusan S1 maupun S2. Karena iming-iming dari media sosial bahwa akan mendapatkan pekerjaan di bidang teknologi dengan gaji tinggi, warga kita akhirnya menjadi korban," katanya kepada wartawan saat berada di Temon, Kulonprogo, Senin (27/7/2026).

Pendidikan Tinggi Bukan Jaminan Terhindar dari TPPO

Menurut Agus, latar belakang pendidikan tidak selalu membuat seseorang lebih aman dari praktik perdagangan orang. Minimnya verifikasi terhadap tawaran kerja serta besarnya iming-iming penghasilan membuat sebagian calon pekerja migran mengabaikan prosedur resmi keberangkatan.

Karena itu, Kementerian Imipas memperkuat langkah pencegahan dengan menghadirkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang bertugas langsung di tingkat desa.

Ia menilai kehadiran Pimpasa menjadi perubahan pendekatan pengawasan keimigrasian. Jika sebelumnya petugas identik bertugas di bandara internasional, pelabuhan, maupun perbatasan negara, kini mereka hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi sekaligus melakukan deteksi dini.

"Latar belakang pendidikan tinggi tidak menjadi jaminan seseorang terbebas dari jebakan TPPO. Minimnya verifikasi serta godaan kompensasi finansial yang tinggi kerap memicu calon pekerja mengabaikan prosedur resmi keberangkatan," lanjutnya.

Pimpasa Gandeng TNI, Polri, hingga Pemerintah Desa

Dalam upaya memutus rantai TPPO sejak dari daerah asal, Pimpasa menjalankan pola kerja kolaboratif bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri, serta pemerintah daerah mulai dari lurah hingga camat.

Selain memberikan edukasi mengenai pencegahan perdagangan orang, petugas juga melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah pedesaan guna menjaga ketertiban keimigrasian.

Agus mengimbau masyarakat yang menerima tawaran bekerja di luar negeri agar terlebih dahulu memastikan legalitas perusahaan maupun pemberi kerja sebelum berangkat.

"Jika ada warga desa yang mau bekerja ke luar negeri, tolong cek tujuannya ke negara mana. Kita punya Atase Imigrasi di luar negeri yang bisa membantu mengecek secara langsung apakah perusahaan atau kantor yang merekrut itu benar-benar ada atau fiktif," tegas Agus.

DIY Miliki 19 Desa Binaan Imigrasi

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY, Yuni Santi Nurani, mengatakan pihaknya telah membentuk 19 Desa Binaan Imigrasi di wilayah yang dinilai memiliki potensi kerawanan, termasuk di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul.

Menurutnya, jumlah desa binaan tersebut akan terus bertambah seiring hasil pemetaan terhadap wilayah yang membutuhkan penguatan pengawasan dan edukasi keimigrasian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.