MBG Ditolak di Bantul, Warga Soroti Keracunan hingga Anggaran

Harianjogja.com, BANTUL— Penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disuarakan sejumlah kelompok masyarakat di Bantul. Kali ini, sikap tersebut disampaikan melalui doa bersama di Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) Bantul, Jumat (11/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bagi peserta untuk menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan MBG. Mereka menilai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu justru menimbulkan sejumlah persoalan, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan perempuan.

Koordinator Jaringan Advokasi Melindungi Pekerja Informal DIY, Hikmah Diniah, mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi penyampaian penolakan, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan MBG.

"Khususnya hari ini adalah program kesejahteraan MBG yang kemudian itu berdampak pada kehidupan anak-anak para perempuan dan anak-anak kita," kata Hikmah.

Menurut Hikmah, pemerintah perlu menjadikan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG sebagai bahan evaluasi. Ia menilai keberadaan program tersebut tidak semestinya terus dipertahankan hanya dengan alasan kesejahteraan apabila dalam pelaksanaannya dinilai memberikan dampak bagi masyarakat.

"Kami menolak itu mengatasnamakan kesejahteraan, karena ini program harus direfleksikan, harus dievaluasi bahkan dibatalkan dan berhentikan karena benar-benar berdampak pada kehidupan anak-anak kita," ujarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan Hikmah adalah kasus makanan yang menyebabkan keracunan. Ia meminta pemerintah tidak memandang persoalan tersebut sebagai kejadian biasa dan mendorong adanya tindakan terhadap pihak yang menurutnya bertanggung jawab.

"Jadi pemerintah pikirkan segera tangani pelaku-pelaku yang membuat makanan ini racun. Ini bukan persoalan biasa tapi pelanggaran," katanya.

Hikmah juga meminta pemerintah mempertimbangkan program lain yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya dapat dilakukan melalui MBG.

"Ini bukan persoalan biasa tapi pelanggaran dan pikirkan program ini benar-benar program yang menyejahterakan rakyat. Banyak program-program lain yang harus dipikirkan selain MBG yang bermasalah ini," tuturnya.

Penolakan Disebut Menyangkut Orang Tua

Hikmah menegaskan penolakan terhadap MBG tidak hanya berkaitan dengan kelompok perempuan pekerja informal. Menurutnya, masyarakat yang memiliki anak di sekolah juga memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan program tersebut karena sasaran MBG disebut mencakup jenjang pendidikan yang luas.

"Ini menjadi refleksi kita semua dan kita mengajak teman-teman lain yang punya anak-anak di sekolah. Ini kan dari PAUD ya, dari PAUD bahkan katanya universitas juga ya," ucapnya.

Karena itu, Hikmah berharap pemerintah dapat mengarahkan anggaran dan kebijakan kepada program yang benar-benar dianggap dibutuhkan masyarakat. Terlebih, menurutnya, kondisi negara saat ini menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

"Kalaupun nanti ada program, ada program-program yang kemudian memang saat ini dibutuhkan oleh rakyat. Kalau ini negara kita lagi sangat darurat," katanya.

Penolakan terhadap MBG di Bantul tersebut juga mendapat sorotan dari Pengacara Publik LBH Yogyakarta, Royan Juliazka. Ia melihat persoalan dalam program tersebut tidak semata-mata berada pada kasus keracunan maupun dugaan korupsi.

Menurut Royan, persoalan yang lebih mendasar justru berada pada desain kebijakan MBG sejak awal.

"Jauh, problem keracunan dan problem korupsi di tubuh MBG itu merupakan masalah turunan. Yang masalah paling esensial adalah desain kebijakan dari MBG," kata Royan.

Ia menilai besarnya anggaran yang diperlukan untuk menjalankan MBG perlu dilihat bersamaan dengan kebutuhan pembiayaan sektor publik lainnya. Royan menyebut pendidikan dan kesehatan sebagai sektor yang menurutnya juga membutuhkan dukungan anggaran negara.

"Ini udah bukan lagi bicara soal tata kelola, tapi ini udah bicara program yang secara esensial buruk," ujarnya.

Royan menilai besarnya alokasi anggaran MBG berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk sektor lain. Ia mempertanyakan kebijakan tersebut ketika pada saat yang sama kebutuhan pendidikan dan kesehatan juga membutuhkan pembiayaan.

"APBN yang harusnya mengisi banyak pos-pos tadi dikurangin. Pendidikan terpotong, kesehatan terpotong, dan macam-macam. Padahal ini semua, saya pikir, itu esensial," katanya.

Soroti Lapangan Kerja dan Pengelola Dapur

Selain persoalan anggaran, Royan juga menyoroti klaim bahwa MBG dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurutnya, kesempatan tersebut belum tentu dapat diakses seluruh warga karena pengelolaan dapur membutuhkan modal yang besar.

"Masyarakat tanpa diberi makan, kan, mereka kenapa gak dibekerjakan? Gak dibuka lapangan pekerjaan, gak dibiarkan sistem yang bisa menghindungi hidup mereka," ucapnya.

Ia kemudian mempertanyakan sejauh mana masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas dapat menjadi pengelola dapur MBG.

"Kalau kita lihat secara langsung di lapangan, ya yang host-nya MBG kan orang-orang yang udah punya duit juga. Rata-rata yang punya dapur kan orang yang kaya, ya. Buka dapur aja kan butuh berapa miliar," katanya.

Atas berbagai persoalan yang disorot tersebut, Royan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Bahkan, ia menyatakan program tersebut semestinya dihentikan.

"Jadi memang, yaudahlah ini program kami sejauh awal. Gak dirancang berdasarkan kajian ilmiah yang rasional. Jadi memang harus dibatalkan sejauh awal," ujarnya.

Doa bersama di YASANTI kemudian menjadi salah satu cara peserta menyampaikan sikap terhadap kebijakan MBG. Royan mengatakan jalur spiritual dipilih sebagai bagian dari ekspresi perjuangan masyarakat, di samping jalur politik dan advokasi.

"Harapannya MBG sekarang diberhentikan," katanya.

Menurut Royan, doa bersama tersebut juga menjadi bentuk harapan agar penggunaan anggaran negara untuk MBG mendapat perhatian. Ia mengatakan para peserta memilih pendekatan spiritual untuk menyampaikan keresahan mereka.

"Kalau konteks doakan ini kan masalah spiritual. Ibu-ibu di sini ini yakin bahwa dengan medium ini, mungkin barangkali bisa menjadi perantara bagi Tuhan untuk menghukum para pejabat-pejabat ini yang korupsi," ujarnya.

Royan menambahkan aksi melalui doa tersebut tidak berdiri sendiri. Menurutnya, masyarakat tetap dapat menyuarakan aspirasi melalui berbagai bentuk advokasi, termasuk jalur politik dan gerakan di lapangan.

"Jadi ya, ini perjuangan yang khas-khas Indonesia, lah. Selain berjuang secara politik, ya. Kalau di lapangan juga melalui jalan-jalan spiritual seperti ini," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.