Dana Desa Bantul 2027 Masih Terbatas, Lurah Diminta Prioritaskan Kebutuhan

Harianjogja.com, BANTUL—Anggaran dana desa yang diterima kalurahan di Kabupaten Bantul pada 2027 dipastikan belum mengalami peningkatan. Rata-rata alokasi yang diterima setiap kalurahan masih sekitar Rp373 juta, jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) Bantul, Afif Umahatun, mengatakan pemerintah pusat masih menerapkan efisiensi terhadap alokasi reguler dana desa. Karena itu, kalurahan diminta menyesuaikan program dan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak.

Menurut Afif, meskipun anggaran dana desa secara nasional mengalami peningkatan, tambahan tersebut dialokasikan untuk program prioritas pemerintah, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Alokasi dana desa memang tambah secara nasional tetapi diperuntukkan bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), jadi untuk yang alokasi regulernya tetap sama," kata Afif, Senin (9/11/2026).

Dia menjelaskan penentuan besaran dana desa merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, jumlah anggaran yang diterima masing-masing kalurahan tidak sama karena turut mempertimbangkan jumlah penduduk.

Afif meminta para lurah menggunakan pengalaman menghadapi efisiensi anggaran pada tahun sebelumnya sebagai bahan menyusun program 2027. Dengan keterbatasan dana, kalurahan perlu menentukan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas.

"Makanya tahun depan kami minta para lurah ini juga menyesuaikan penggunaan dana desa seperti tahun sebelumnya, kan sudah ada pengalaman efisiensi. Diprioritaskan mana kebutuhan yang paling mendesak," jelasnya.

Sementara itu, penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN pada tahun ini telah mencapai 100%. Namun, penyaluran anggaran dari APBD Kabupaten Bantul belum seluruhnya tuntas, terutama untuk Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP).

Afif menyebut keterlambatan tersebut salah satunya disebabkan pengajuan dari kalurahan yang belum diselesaikan. Hal itu berkaitan dengan persyaratan laporan pertanggungjawaban untuk periode sebelumnya.

"Itu juga karena memang ada keterlambatan pengajuan dari kelurahan, karena memang ada prasyarat laporan pertanggungjawaban di periode sebelumnya," ungkapnya.

Apdesi Keluhkan Pemangkasan Dana Desa

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul, Marhadi Badrun, menyayangkan kebijakan pemangkasan dana desa yang kembali berlanjut. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah kalurahan harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.

Dia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan meskipun ruang fiskal kalurahan semakin terbatas. Sementara itu, kegiatan pembangunan perlu diseleksi berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya bagi warga.

"Pelayanan kepada masyarakat tentu harus berjalan, tapi pembangunan mungkin ya harus dipilih mana yang benar-benar mendesak dan penting bagi warga," kata Lurah Seloharjo ini.

Badrun mengatakan dampak efisiensi anggaran sangat dirasakan pemerintah kalurahan. Dia mencontohkan alokasi dana desa di kalurahannya yang sebelumnya bisa mencapai Rp2 miliar, kini hanya sekitar Rp370 jutaan.

Kondisi tersebut membuat pemerintah kalurahan harus menyampaikan keterbatasan anggaran kepada masyarakat saat menyusun rencana kegiatan. Aspirasi warga yang disampaikan melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Kalurahan kemudian dipilah berdasarkan kebutuhan paling mendesak.

"Makanya ketika ada Musyawarah Dusun dan Musyawarah Kalurahan kami menyampaikan saja kepada masyarakat dananya berapa dan aspirasi benar-benar dipilih mana yang paling butuh," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.