Realisasi Pendapatan Bantul 78,98%, Ini OPD dengan Capaian Terendah

Harianjogja.com, BANTUL— Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bantul hingga Oktober 2026 baru mencapai 78,98% dari target yang ditetapkan. Di antara organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki target pendapatan utama, Dinas Pariwisata mencatat persentase capaian terendah, yakni 60,36%.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bantul per Oktober, target pendapatan daerah tahun ini mencapai Rp2,35 triliun. Namun, penerimaan yang sudah masuk baru sebesar Rp1,86 triliun sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp495,68 miliar.

Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Nurhidayati, menjelaskan pendapatan daerah terdiri atas beberapa komponen. Di antaranya pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lain daerah yang sah.

"Untuk PAD tahun ini kami menargetkan sebesar Rp755,24 miliar, sementara capaiannya baru Rp620,65 miliar atau sekitar 82,18%," katanya, Selasa (10/11/2026).

Menurut Nurhidayati, PAD bersumber dari sejumlah sektor, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lain yang sah.

Penerimaan dari pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD Bantul. Dari target Rp408,21 miliar, realisasinya telah mencapai Rp357,52 miliar.

Sementara itu, retribusi daerah baru terkumpul Rp180,54 miliar dari target Rp251,31 miliar.

"Memang kontribusi PAD masih didominasi oleh pajak daerah. Target kami tahun ini senilai Rp408,21 miliar sementara baru terrealisasi Rp357,52 miliar. Kemudian untuk retribusi daerah baru terealisasi Rp180,54 miliar dari target Rp251,31 miliar," ungkapnya.

Pendapatan Transfer Baru Terealisasi Rp1,24 Triliun

Selain PAD, pendapatan daerah Bantul juga berasal dari transfer pemerintah. Dari anggaran sebesar Rp1,60 triliun, realisasi pendapatan transfer hingga Oktober tercatat Rp1,24 triliun.

Pendapatan transfer tersebut terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,10 triliun dan transfer antar daerah senilai Rp134,78 miliar.

Berdasarkan kontribusi pendapatan masing-masing OPD, BPKPAD menjadi perangkat daerah dengan realisasi nominal terbesar. Penerimaannya mencapai Rp1,63 triliun dari target Rp2,03 triliun.

Posisi berikutnya ditempati Dinas Kesehatan dengan realisasi Rp202,38 miliar dari target Rp274,59 miliar.

"Kami yang tertinggi karena jadi dinas pengelola pendapatan dari pusat dan itu dimasukkan ke pos pendapatan BPKPAD," ujar Nurhidayati.

Dinas Pariwisata Bantul Catat Realisasi Terendah

Berbeda dengan capaian nominal BPKPAD dan Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata menjadi OPD dengan persentase realisasi pendapatan terendah di antara perangkat daerah yang memiliki target pendapatan utama.

Dari target Rp29,01 miliar, pendapatan yang berhasil direalisasikan Dinas Pariwisata baru mencapai Rp17,51 miliar atau setara 60,36%.

Kepala BPKPAD Bantul, Istirul Widilastuti, mengatakan capaian pendapatan tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan yang harus dituntaskan OPD penghasil pendapatan. Perangkat daerah diminta mengoptimalkan penerimaan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Dia mengakui mengejar sisa target pendapatan dalam waktu sekitar dua bulan bukan pekerjaan mudah. Meski demikian, BPKPAD tetap optimistis seluruh OPD dapat meningkatkan kinerja penerimaan hingga akhir tahun.

"Meskipun berat untuk mencapai target karena kurang lebih dua bulan kami harus mengejar Rp495,68 miliar tapi kami optimistis teman-teman OPD bisa memaksimalkan kinerja pendapatan sampai akhir tahun nanti," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.