WAWANCARA SUBAGYO PRAMUMIJOYO:  Mitigasi Bencana Tidak Mengenal Kata Berhenti

Harianjogja.com, JOGJA—Sebagaimana manusia yang memiliki eksistensi, Bumi tempat manusia tinggal juga memiliki eksistensi. Agar bisa hidup berdampingan dalam eksistensi masing-masing, manusialah yang mesti mengenali dan menghargai Bumi. Itulah prinsip mitigasi bencana dalam pemikiran Prof. Subagyo Pramumijoyo, Guru Besar Geologi Fakultas Teknik UGM. Harian Jogja berkesempatan mewawancarai Prof Subagyo pada Rabu (10/10/2018). Berikut petikannya:

 Anda beberapa kali mengadakan penelitian struktur geologi di Palu. Apakah pernah memberikan rekomendasi mitigasi gempa di sana?

Palu itu sebetulnya tidak kurang-kurang. Penelitian mengenai struktur geologi beberapa kali dilakukan di sana dan sudah memunculkan rekomendasi kebencanaan di sana. Pada 2011 kami, yaitu UGM, satu lembaga Selandia Baru dan Dinas Pekerjaan Umum di Sulteng, pernah melakukan TOT [training of trainer], untuk melatih mereka yang diharapkan jadi pelatih menghadapi bencana di Palu. Pesertanya antara lain Tagana, personel BPBD, dan beberapa tokoh masyarakat di sana.  Itu mereka sudah dilatih. Bahkan bersama pak Gegar Prasetyo [Ketua Ahli Tsunami Indonesia] kami menjelaskan di sana, bahwa peristiwa tsunami ini pernah terjadi sekian meter tingginya di masa lalu. Di 2011 itu juga  kami juga dimintai tolong untuk menyampaikan ke DPRD supaya membantu penganggaran buat BPBD di Palu, untuk mitigasi bencana di sana. Sebab keluhan BPBD Palu saat itu anggaran minim, isinya di dalamnya orang-orang buangan semua. Ini kan menunjukkan paradigmanya memang keliru.

 Jika pelatihan pernah dilakukan, rekomendasi sudah diberikan, kenapa saat peristiwa gempa dan tsunami pada 29 September kemarin, korban jatuh masih sebegitu banyak?

Nah, pas gempa kemarin itu kan aneh. Itu kan jelas jam 14.00 gempa terjadi. La kok pemerintah malah mengumpulkan orang di pantai mengadakan gladi resik di Jono Oge, Kabupaten Sigi [gladi resik festival Palu nomoni dan Bibie Camp]. Itu kan aneh to? Ini sama saja mengumpulkan orang mau membunuhi mereka to?

 Menurut Anda, kenapa hal itu sampai terjadi?

Untuk saya, jelas itu gambaran sifat ignorance. Dan kebetulan, di sana itu sudah dikenal istilah Nalodo [kisah tentang tanah pengisap] yang hidup di tengah-tengah masyarakat Suku Kulawi [suku asli di Palu]. Jadi tanah ambles di sana itu sebetulnya sudah dikenal orang-orang Suku Kulawi sejak para ahli belum meneliti secara ilmiah. Makanya banyak orang suku Kulawi di Sulteng kemarin yang selamat dari likuefaksi.  Kesimpulannya, masyarakat Indonesia yang hidup di tengah ancaman bencana ini, ya masih ignorance [abai]. Kebanyakan belum sadar akan kemungkinan bencana-bencana seperti gempa, kemungkinan tsunami, walaupun ia hidup di daerah yang familier dengan gempa bumi.

Beberapa waktu lalu, Anda mengatakan gempa di DIY tidak berpotensi terjadi likeufaksi seperti di Palu. Apakah sudah pernah ada penelitian soal itu?

Sebenarnya potensi terjadinya likuefaksi di DIY itu tetap ada. Di [sebagian wilayah] Berbah, bahkan di Bantul contohnya, dulu waktu gempa sumurnya jadi asat, itu kan likeufaksi. Jadi likeufaksi itu ada. Tapi karena tipis [sedimen halusnya], sehingga endapan halusnya ini kan ditopang lapisan solid di atas dan di bawahnya. Sehingga dampak merusaknya tidak seperti di Palu. Di Palu itu likuefaksi demikian sangat hebat, rumah ambles gedung tertelan tanah. Itu akibat endapan-endapan halus sungai yang sangat tebal, ada yang sampai 150 meter lebih ketebalannya. Akibatnya amplifikasi goncangan gempanya sangat besar. Amplifikasi di daerah Tadulako itu sampai tiga kali.  Kalau di DIY ini kan endapan ada,tapi tipis, jadi amplifikasi gelombang gempanya juga tidak setebal di Palu.

 Apakah di DIY sudah dibuat peta bencana hingga tingkat mikro zonasi?

Setelah gempa Bantul 2006 itu, kami sudah membuat map of sedimen thickness. Jadi ketebalan sedimen di Jogja ini sudah dipetakan dengan baik. Letaknya menyebar dan tidak tebal setebal di Palu.  [Pada 2007 lalu, bersama Salahuddin Husein, Dwikorita Karnawati (UGM) dan Antonius Ratdomopurbo (Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian), Subagyo meneliti dampak atau respons lahan dalam gempa Bumi 27 Mei 2006. Ini menjadi upaya awal pembuatan peta zonasi mikro di daerah Bantul. Penelitian kemudian dilanjutkan pada 2010 yang menghasilkan Pemetaan Zonasi Mikro Kerentanan Gempa Bumi DIY yang terbagi menjadi empat zonasi mikro di daerah Bantul. Zonasi itu mengindikasikan berbagai tingkat respons lahan terhadap getaran gempabumi, yaitu zona penguatan sangat tinggi, penguatan tinggi, penguatan sedang dan penguatan rendah.]

 Sudahkah peta itu disampaikan kepada pemerintah daerah?

Dari penelitian itu, pada 2010 kami membuat peta zonasi mikro untuk amplifikasi goncangan. Dan ini sudah kami serahkan dan sampaikan kepada Pemkab Bantul. Memang di peta itu kan ada zona-zona yang kami tandai warna merah. Itu yang tingkat amplifikasinya tinggi. Artinya di zona itu, goncangan di permukaan berpotensi lebih besar dari zona lainnya. Daerah-daerah yang berzona merah itu memang tidak direkomendasikan untuk pengembangan kawasan, terutama untuk permukiman.  Pemerintah daerah waktu itu lalu bilang, wah kalau peta dimerah-merah begini, investor enggak ada yang berani masuk.. hahaha..

 Apakah peta kebencanaan itu selalu dianggap merugikan investasi?

Investasi itu juga seharusnya mengikuti tata ruang. Tata ruang memperhatikan potensi kebencanaan. Hotel harus di sini, hunian harus di sini. Itu harusnya begitu. Justru dengan memperhatikan rekomendasi kebencanaan, ongkos risikonya jika terjadi bencana bisa ditekan. Tapi ya semua tergantung attitude si penguasa. Karena mereka yang punya otoritas, yang mengatur-atur. Investasi kan bisa diatur, tata ruang bisa diatur.

 Jadi apakah di kawasan yang dulunya rusak parah saat gempa 2006, sebetulnya tidak boleh lagi dibangun permukiman?

Di Bantul atau di daerah-daerah yang beberapa bangunannya roboh akibat gempa  2006 itu sebetulnya bisa didirikan bangunan di atasnya. Dulu di Bantul bangunan yang roboh itu tidak merata, di sini runtuh di sana utuh, kalau itu bukan karena letak sedimentasinya, tapi karena kualitas bangunannya. Ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Mendirikan bangunan dengan ala kadarnya. Makanya itu, boleh membangun tapi ya dengan rekayasa teknik sipil. Jadi bagaimana untuk membangun gedung di pinggir pantai, ya harus atas rekomendasi ahli teknik sipil.

 Menurut pengamatan Anda, apakah rekayasa teknik sipil ini sudah dilakukan di kawasan-kawasan itu?

Di Indonesia ini kan secara regulasi sudah ada UU No 27/2006 tentang Tata Ruang. Di daerah, alat kontrolnya ada di IMB.  Semua perizinan untuk pendirian bangunan itu acuannya harus melalui tata ruang, dan tata ruang salah satu acuannya adalah peta potensi bencana. Nah di Indonesia ini, kan IMB belum berjalan dengan baik, terus terang saja, cuma buat golek duit. Sebenarnya kalau bangunannya kokoh, seperti Hotel Mercure di Palu, itu kan kokoh, tidak roboh padahal bangunan lama. Berbeda dengan hotel Roa-Roa yang hancur, padahal hotel baru. Di Tadulako itu saya mendapat informasi bangunan yang rusak parah malah bangunan baru. Bangunan yang lama relatif tidak begitu hancur. Ini berbeda dengan di Bantul dulu yang roboh kebanyakan bangunan lama.

 Apa rekomendasi yang secara umum Anda berikan kepada pemerintah daerah dalam hal mitigasi bencana?

Pemerintah daerah harus terus memberikan pelatihan kepada masyarakat. Kalau kita membahas mitigasi, itu enggak bisa dilakukan secara instan. Di Jepang itu pelatihan dan simulasi bencana dilakukan minimal empat kali setahun. Pelatihan ini diberikan kepada masyarakat sejak usia dini.  Ada hari Rabu di bulan ke berapa setiap tahun, anak-anak kecil di sana diberi kit keselamatan. Di hari itu simulasi bencana dilakukan. Bagaimana merespons gempa, bagaimana jika menjadi korban terjebak reruntuhan, harus bagaimana, memakai senter kecil untuk memberi tanda kepada rescuer misalnya, dan lain-lain. Jadi mitigasi ini bukan cuma tugas BPBD, tapi sampai ke tingkat rukun tangga bahkan setiap rumah tangga. Agar berhasil, semua harus sadar bencana.

 Haruskah dimunculkan selalu ketakutan agar selalu waspada?

Sebenarnya bukan menciptakan ketakutan ya. Hidup itu kan mencari bahagia, kok malah ditakut-takuti bagaimana. Yang harus dimunculkan itu adalah kesadaran untuk terus waspada dan membuat semua warga terbiasa dalam merespons bencana. Masyarakat itu nanti bisa niteni sendiri.

Ini seperti istilah Smong di Mentawai. Mereka secara turun temurun sudah mendapatkan informasi tentang bahaya gempa dan tsunami. Begitu gempa besar terjadi, orang-orang Mentawai sudah paham, mereka harus segera mencari tempat yang lebih tinggi. Ini tradisi mitigasi yang turun temurun dan bersambung dari generasi ke generasi. Kita harus melihat sejarah itu jauh ke belakang. Misalnya kalau dikatakan sesar aktif itu ya sampai periode Kuarter, zaman pleistosin ke sini, itu 1,7 juta tahun yang lalu.  Sebab gempa bumi itu tidak bisa diramal. Tahunnya saja kita enggak bisa prediksi, apalagi bulan, harinya. Padahal gempa ini kan berlangsung dalam sekian detik.

 Jadi tidak ada kata selesai dalam mitigasi?

Mitigasi itu harus terus menerus, tidak kenal kata berhenti. Kalau kita memang mau sadar mengenai kebencanaan seharusnya  perencanaan pembangunan harus sesuai dengan Undang-undang No 27/2006 tentang Tata Ruang. Sudah disebutkan harus menggunakan data-data kebencanaan. Sakjane ki [sebenarnya itu] secara regulasi wis komplet. Gari niat po ora [tinggal niat atau tidak].

Mitigasi juga berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu. Hampir semua disiplin ilmu terlibat di dalamnya. Untuk efektivitas penegakan aturan, perlu ahli hukum. Ahli ekonomi, ahli sipil, untuk pembangunan dan menaksir ongkos berikut risiko-risikonya. Ada antropolog untuk kajian antropologinya, dari sisi masyarakat ada sisi sosiologisnya. Di bidang pendidikan bagaimana mendidik orang untuk sadar bencana. Dari psikologi untuk trauma pascagempa dan lain sebagainya.

Pewawancara: Nugroho Nurcahyo, Herlambang Jati Kusumo & Desi Suryanto (redaksi@harianjogja.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News