Para Caleg Perempuan Bikin Kesepakatan, Ini Dia Poin-Poinnya

Kegiatan senam massal yang diikuti sejumlah anggota parpol dan sejumlah masyarakat di Gor Siyono, Jumat (27/4). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
18 November 2018 16:20 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Tak hanya bakal mengawal jalannya Pemilu 2019, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) DIY juga siap memenangkan caleg perempuan. Sejumlah caleg perempuan di DIY sudah menyepakati kontrak politik terkait dengan penanganan persoalan perlindungan sosial.

Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) DIY Halimah Ginting mengakui pihaknya telah membuat komitmen dengan calon anggota legislatif (caleg) perempuan di DIY untuk menangani sejumlah persoalan. Di antara persoalan yang bakal ditangani adalah penanganan jaminan kesehatan, serta sustainable development goals (SDGs), terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Sebagai bentuk persiapan menghadapi Pemilu 2019, KPI DIY memberikan penguatan bekal kepada para caleg melalui pelatihan pemenangan caleg perempuan. Selain itu pihaknya juga membuat sampel untuk diberikan pendidikan politik agar masyarakat bisa memilih perwakilan perempuan.

"Kami dari KPI DIY menyosialisasikan caleg yang bersangkutan kepada anggota kami dan masyarakat. Serta memberikan masukan dan konsultasi terkait dengan isu yang relevan untuk perlindungan sosial," terangnya dalam acara Media Briefing di salah satu hotel di Kota Jogja, Jumat (16/11/2018).

Sejumlah kesepakatan telah dijalin dengan caleg perempuan, antara lain mendiskusikan secara rutin terkait dengan kebijakan perlindungan sosial, serta mendorong terciptanya program dan teralokasikannya anggaran untuk perlindungan sosial yang inklusif dan responsif gender. Kesepakatan itu dibuat antara KPI DIY dengan 23 caleg perempuan dari multipartai di DIY.

Halimah menegaskan pihaknya siap memenangkan para caleg perempuan. Dengan begitu dia berharap bisa mendorong keterlibatan 30% perwakilan dari kalangan perempuan.

Untuk mengatasi persoalan sosial di DIY, menurut dia butuh keterlibatan perempuan seperti penanganan tingginya angka kematian ibu dan anak. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan membuat program pengurangan kemiskinan, pelaksanaan perlindungan sosial belum responsif gender.

"Kami membuat pelatihan merancang strategi untuk memenangkan pertarungan pemili 2019. Anggota KPI telah diberikan pendidkkan politik. Membuka konsultasi kampanye agar mendorong kuota 30 persen keterlibatan perempuaan," ujarnya.

Caleg DPRD Kota Jogja dari Partai Golkar Elly Karyani Sulistyawati sepakat segala persoalan perlindungan sosial harus diperjuangkan sehingga butuh peran perempuan untuk mendorong penanganan masalah tersebut. Program perlindungan sosial harus benar-benar menyentuh masyarakat agar tepat sasaran dan bisa dirasakan langsung oleh warga.

"Penganggaran seperti masalah AKI [angka kematian ibu], kemudian kesehatan ibu dan anak ini harus terus diperjuangkan. Begitu juga dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, harus ada program untuk menanganinya secara konkret," katanya.