3 Moge Disita KPK, Diduga Dibeli Pakai Dana Operasional DJBC
KPK menyita tiga moge dalam kasus korupsi Bea Cukai. Motor diduga dibeli sementara memakai dana operasional khusus DJBC.
Bupati Bantul Suharsono bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY saat meninjau harga bahan pokok di Pasar Bantul, Jumat (11/5/2018)./Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL – Bupati Bantul Suharsono berencana akan memasang Closed Circuit Television (CCTV) di sejumlah titik guna menindak lanjuti tentang banyaknya laporan terkati hilangnya aset Pemkab di taman Paseban.
“Jadi laporan itu mengatakan ada beberapa tanaman yang mahal serta lampu yang hilang di Paseban, untuk menindak lanjuti itu dan untuk menghindari pencurian tersebut kami berencana akan memasang CCTV di sejumlah titik,” katanya ketika ditemui pada Kamis (3/10/2019).
Suharsono sangat menyesalkan kejadian ini, menurutnya hal ini sangat mengganggu program Pemkab Bantul yang sedang menata ulang daerah Bantul.
“Kalau tidak bisa membantu setidaknya jangan mengganggu, sudah saya koordinasikan dengan Diskominfo untuk memasang CCTV di sejumlah titik yang tujuannya untuk melindungi aset Pemkab Bantul. Ini sangat mengganggu pembuatan taman kota,” katanya.
Selain itu taman Adipura yang ada di depan Mapolres Bantul juga akan dibuatkan patung Jenderal Sudirman di depan Masjid Agung Manunggal yang menggantikan taman Adipura tersebut.
“Ini kan kita upayakan ya untuk warga bantul sendiri dan ini kan juga merupakan bagian dari penataan kota, jadi warga juga harus ikut menjaganya,” kata Suharsono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK menyita tiga moge dalam kasus korupsi Bea Cukai. Motor diduga dibeli sementara memakai dana operasional khusus DJBC.
DPRD DIY menyoroti kesiapan SAR menghadapi bencana. Basarnas Jogja memiliki 117 personel dan belum punya alut untuk operasi SAR di tengah laut.
TelkomGroup Prioritaskan Stabilitas Jaringan Selama Fase Normalisasi Pascabencana
Kemenkes mengirim ratusan ribu masker dan oksigen untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat asap karhutla yang berdampak pada 7 provinsi.
DPRD Jogja meminta Pemkot melakukan verifikasi faktual data DTSEN agar warga miskin dan rentan miskin tidak kehilangan akses bansos.
Kemenhut menurunkan dua ahli IPB untuk mendalami dugaan pidana karhutla Bromo. Luas lahan terdampak mencapai 1.120,3 hektare.