Abdul Halim Muslih Diklaim Didukung 10 Kiai NU untuk Melaju di Pilkada Bantul

Harianjogja.com, BANTUL-Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bantul memastikan ikut berkontribusi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) Bantul 2020 mendatang. Bahkan NU akan mendorong kadernya untuk maju sebagai calon bupati, bukan calon wakil bupati.

Rais Syuriah PCNU Bantul, Damanhuri mengatakan kader NU yang akan didorong maju dalam pilkada Bantul 2020 adalah kader yang dapat membawa aspirasi NU dan mau memperjuangkan warga NU. Sejauh ini pihaknya belum menyebut nama sosok yang bakal didukung maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Bantul. “Yang jelas kriterianya harus kader NU,” kata Damanhuri, saat dihubungi Rabu (4/12/2019).

Sejauh ini kader NU yang santer diusulkan untuk maju dalam bursa Pilkada Bantul 2020 baru Abdul Halim Muslih yang kini menjabat sebagai wakil bupati Bantul sekaligus ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Damanhuri tidak menampik arah dukungan mengerucut pada Halim.

Bahkan, ia menyebut pernah ada kesepakatan para kiai untuk mendukung Halim, “Pernah ada kesepakatan tapi bukan NU-nya tetapi para kiai termasuk didalamnya kiai NU. Satu komitmen bersama beliau untuk mendukung beliau [Halim] hanya untuk Bantul satu bukan untuk lainnya,” ujar Damanhuri.

Kiai yang membuat kesepakatan itu, kata dia, jumlahnya 10 orang, di antaranya termasuk di dalamnya ia sendiri selaku rais syuriah PCNU; mantan Rais Syuriah PCNU Bantul Abdul Kholik Syifa; Pemimpin Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, Yasin Nawwawi, dan kiai Khudori

Alasan mendorong kader NU menjadi calon Bupati Bantul diakui Damanhuri karena NU saat ini diklaim solid dari tingkat bawah sampai tingkat pusat. Ia mencontohkan dalam pemilu kemarin nahdliyyin-sebutan warga NU, solid, bahkan berhasil mengusung figur kiai Hilmy Muhammad atau Gus Hilmy. Suara Gus Hilmy dalam pemilu lalu lebih dari 200 ribu dan 50 persennya disumbang dari Bantul. “Arahnya NU memiliki Bupati,” tukas Damanhuri.

Lebih lanjut Damanhuri menegaskan bahwa NU merupakan ormas keagamaan dan bukan organisasi politik yang tidak bisa mengusung bakal calon bupati dan wakil bupati sehingga usulan NU haru melalui partai politik. Namun NU memiliki basis yang kuat dan pendukung yang sifatnya permanen sampai tingkat dusun.

Terkait pertemuan PKB dan para kiai NU di kantor PCNU, beberapa waktu lalu, Damanhuri mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif dari Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menggunakan kantor PCNU. Pertemuan tersebut, kata dia, bukan atas nama organisasi PCNU, meski di dalamnya ada perwakilan PCNU.

Ia berujar dalam pertemuan tersebut hanya sosialisasi PKB pada warga NU terkait perkembangan peta politik jelang pilkada 2020. Dalam pertemuan itu juga PKB mengusulkan agar membentuk tim 9 sebagai forum komunikasi antara PKB dan NU untuk membahas pilkada. “Kalau tim ini jadi dibentuk, maka orang yang mengisi dari unsur NU adalah mereka yang memiliki wawasan politik luas dan tidak duduk di struktur kepengurusan PCNU,” kata dia.

Sementara itu Ketua DPC PKB Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan PKB berencana membentuk tim 9 bersama NU, karena meski NU bukan organisasi politik, tetapi secara historis, ideologi PKB dibentuk oleh NU. “Jadi tim 9 sebagai tempat konsultasinya,” kata dia.

Disinggung soal nama yang masuk tim 9, Halim mengatakan formatnya baru akan disusun, namun sejumlah nama yang akan mengisi di antaranya Wakil Ketua DPRD Bantul Subhan Nawwawi dan mantan Ketua PCNU Yasmuri. Halim juga mengklaim mendapat pesan dari para kiai untuk maju sebagai calon bupati dan diperintahkan untuk mencari koalisi dan pasangan yang bisa optimal memenangkan pilkada 2020, dengan kriteria pasangan yang bisa memberikan kedamaian dan menjaga keharmonisan masyarakat Bantul.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.