Transisi PAUD-SD, Wali Kota Magelang Soroti Kesiapan Anak
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan kesiapan anak masuk SD bukan hanya soal membaca, menulis, dan berhitung.
Warga mengenakan masker di stasiun kereta di Beijing, China, Jumat (24/1/2020). - Yomiuri Shimbun via Reuters
Harianjogja.com, JOGJA--Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY belum memiliki kebijakan khusus terkait kemungkinan masih adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal DIY yang berada di China pascamerebaknya virus corona. Hal yang sama juga diberlakukan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang bekerja di DIY.
Kepala Disnakertrans DIY Andung Prihadi menambahkan belum ada kebijakan khusus yang terkait merebaknya virus corona baik bagi TKI asal DIY maupun TKA yang berada di DIY. Pihaknya sebenarnya menunggu arahan dari pemerintah pusat.
"Kalau dari pemerintah belum ada instruksi untuk lebih melarang, atau menyeleksi kami tidak ambil kebijakan lokal, menunggu kebijakan dari pusat tidak bertindak sendiri, sampai saat ini belum ada kebijakan khusus," katanya kepada Harianjogja.com, Selasa (28/1/2020).
Terkait TKA asal China yang berada di DIY jumlahnya tidak banyak. Hingga saat ini belum ada kebijakan khusus yang melarang masuknya TKA asal China. Sedangkan jumlah TKA asal China yang berada di DIY sebanyak 41 orang. "Tidak ada pelarangan tenaga kerja dan turis dari China, perhatian lebih pada imigrasi dan bandara harus lebih ketat, tidak ada spesifikasi khusus cara untuk terkait [virus corona]," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menegaskan kesiapan anak masuk SD bukan hanya soal membaca, menulis, dan berhitung.
Kejati Jateng mencatat penyelamatan keuangan negara Rp36,8 miliar dari perkara korupsi dan TPPU sepanjang Januari-Agustus 2026.
UGM mempertimbangkan langkah hukum untuk mengadvokasi lima mahasiswa yang diduga menjadi korban kekerasan saat demo di Sudirman.
Sleman menyiapkan sanksi tegas bagi pelajar yang terbukti terlibat kejahatan jalanan, namun hak pendidikan tetap dijamin.
BPBD Kota Jogja mengingatkan warga memahami tingkatan sirine EWS agar tahu kapan harus waspada, bersiap, hingga melakukan evakuasi.
DPRD Gunungkidul menyoroti potensi parkir ilegal dan pungutan ganda di destinasi wisata serta mendorong pengelolaan bersama warga lokal.